PIKIRAN RAKYAT - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan berjanji akan memberantas praktik orang dalam (ordal) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika dirinya memenangkan Pilpres 2024.
Anies ingin agar posisi jabatan di BUMN ditentukan oleh torehan prestasi, bukan koneksi.
"Kembalikan merit system di BUMN kita, supaya prestasi menentukan posisi, bukan koneksi menentukan posisi, supaya ordal-ordal selesai," katanya dalam diskusi capres yang diadakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada Kamis, 11 Januari 2024.
Baca Juga: Soal Paku Integritas yang Diselenggarakan KPK, Anies Baswedan Siap Datang
Menurutnya, perusahaan BUMN semestinya tidak dituntut mencari untung. Sebab negara memperoleh pendapatan dari ekonomi yang tumbuh dari seluruh pasar. Sebaliknya, BUMN dibentuk karena negara membutuhkan fleksibilitas dalam pembangunan.
"Perlu ada koreksi fundamental bahwa korporasi milik negara ini adalah agen pembangunan. Kenapa ada korporasi negara? Karena negara butuh fleksibilitas menjalankan implementasi kebijakan, menjalankan tugas pembangunan," ujarnya.
Anies lantas menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Anies meemilih untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengembangkan transportasi umum di ibu kota, ketimbang menugaskan Dinas Perhubungan.
"Kami pilih pakai PT karena PT mudah melakukan kontrak dengan siapa saja. Hiring-firing bisa dikerjakan tanpa peraturan ASN yang rumit, investasi bisa dilakukan, kerja sama dengan periklanan boleh dilakukan," ucapnya.
Negara, kata Anies, membutuhkan fleksibilitas dalam menjalankan tugas pembangunan. Dia pun menegaskan bahwa penggunaan instrumen korporasi bukan semata untuk mencari untung.