kievskiy.org

Solusi Prabowo-Gibran Berantas Korupsi: Tingkatkan Gaji Semua Pejabat 

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran.
Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran. /Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin

PIKIRAN RAKYAT - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan gaji seluruh pejabat negara harus dinaikkan demi memperbaiki kualitas hidup sehingga mereka tidak melakukan tindak pidana korupsi. Menurutnya, hal itu merupakan strategi pemberantasan korupsi yang dilihat melalui pendekatan sistemik dan realistis.

“Kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu,” ujar Prabowo saat menghadiri kegiatan Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. 

Lebih lanjut Prabowo menyampaikan pemerintah Indonesia mampu untuk meningkatkan gaji para pejabat agar kualitas hidupnya terjamin. Dia mengaku telah berdiskusi dengan tim pakar untuk membahas skema meningkatkan gaji pejabat jika menjadi presiden terpilih di Pilpres 2024.

“Kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya. Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem,” tutur Prabowo. 

Baca Juga: Roundup: Anies dan Prabowo Akhirnya Bersalaman di Paku Integritas KPK

Lebih lanjut Prabowo menjelaskan pemerintah di negara-negara lain telah memperbaiki kualitas hidup pejabat-pejabat pengambil keputusan. Khususnya, kata dia, pejabat pemegang anggaran negara yang besar. 

“Contoh, hakim di negara-negara yang maju, yang harus kita pelajari, hakim-hakim apalagi hakim tertinggi, hakim agung itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau meninggal. itu di Amerika, Inggris,” tutur Prabowo. 

“Kemudian ketua mahkamah agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi, kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari perdana menteri. itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali,” ujarnya menambahkan.

Baca Juga: Komitmen Anti Korupsi Ganjar-Mahfud: Efek Jera Terakhir Nusakambangan

Prabowo mengakui pendekatan pencegahan dan penindakan yang dilakukan KPK sudah tepat. Namun, menurutnya strategi tersebut perlu ditambah dengan pendekatan sistemik dan realistis, yakni menaikkan gaji pejabat. 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat