PIKIRAN RAKYAT - Rekonsiliasi hubungan Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri dinilai sangat sulit sampai masa akhir jabatan Jokowi sebagai presiden. Salah satu alasannya adalah adanya demarkasi antara ideologi antarkeduanya.
Kendati begitu, upaya rekonsiliasi Jokowi dan Megawati bukan tidak mungkin bisa terjadi.
Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Mikhael Rajamuda Bataona sekaligus menanggapi pengiriman bunga Anggrek dari Jokowi untuk Megawati pada hari ulang tahunnya.
Baca Juga: Anies Baswedan: Pernyataan Jokowi Bukan Perkara Salah atau Benar, Ini Soal Hukum
"Garis demarkasi antara ideologi Jokowi yang lebih pragmatis dengan ideologi Megawati yang teguh dan berprinsip, saya kira sulit didamaikan," katanya yang juga pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis FISIP, Unwira Kupang, dikutip dari Antara.
Menurut dia, sejak pencalonan Gibran melalui cara yang melawan konstitusi atau disebut sebagai manipulasi hukum di MK sampai Ketua MK yang paman Gibran dijatuhi vonis sanksi etik berat, memperlihatkan bahwa Jokowi sudah dengan tegas meninggalkan PDIP dan Megawati yang menentang cara-cara menerobos hukum demi kekuasaan seperti itu.
"Itulah yang saya kira menjadi basis utama prinsip ideologis mengapa Jokowi berbeda dengan Megawati dan PDIP. Jadi, ini bukan sekadar persoalan pribadi Jokowi atau Megawati, tapi persoalan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan, demokrasi, dan prinsip dasar negara hukum," katanya.
Menurut dia, Megawati yang terus menerus menyampaikan ketegasannya yang berhadap-hadapan dengan kekuasaan adalah bagian dari prinsip ideologis itu, yaitu menjaga Demokrasi dan Konstitusi.
"Maka, ketika Jokowi merasa tidak lagi membutuhkan PDIP, Megawati, dan sebagian besar pendukungnya di Pilpres 2019, karena anaknya Gibran maju bersama Prabowo, tentu saya kira wajar dan rasional," katanya.
Itulah bagian lain dari politik praktis dan perebutan kekuasaan yang terkadang kasar dan tidak lagi mengenal kawan atau lawan. "Tapi bagi Megawati dan PDIP, saya membaca bahwa prinsip dan positioning mereka adalah terus menjaga demokrasi dan konstitusi meski harus menelan pil pahit dengan berhadap-hadapan dengan Jokowi di Pilpres ini dan pasti akan terus ke depannya pasca Pilpres," kata Bataona.