PIKIRAN RAKYAT - Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya bertindak sebagai seorang negarawan di tengah jalannya Pemilu 2024. Menurutnya, Jokowi harus mengambil sikap terhadap jajarannya yang membela pasangan capres-cawapres tertentu di Pilpres 2024.
Jokowi, kata Dedi, sebaiknya melarang semua aktivitas yang berkaitan dengan jabatan publik, apalagi jabatan elite, alih-alih ikut dalam urusan politik praktis. Hal itu disampaikannya untuk menanggapi pernyataan Jokowi soal presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye, asalkan tak memanfaatkan fasilitas negara.
"Beliau harus berpihak pada negara. Dalam arti, misalnya sekarang banyak anggota kabinet, para menteri, para wakil menteri, yang secara terang-terangan membela salah satu kandidat, Presiden tidak bisa diam,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Jumat, 26 Januari 2024.
Dedi menyebut presiden yang menjadi kepala pemerintahan dan negara itu juga merupakan penyelenggara pemilihan. Oleh karena itu, jika presiden memihak pada paslon tertentu, maka sikapnya akan berdampak pada kualitas proses elektoral.
Baca Juga: Anies Berharap Bawaslu Tak Proses Laporan terhadap Mahfud MD Soal Hina Gibran: Gak Masuk Akal
"Kalau presiden sebagai penyelenggara pemilihan, lalu memihak, ini bisa saja merusak kualitas dari proses elektoral itu," ujarnya.
Tak hanya itu, sikap Jokowi di pesta demokrasi tahun ini juga akan memengaruhi institusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Beberapa di antaranya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri.
"KPU, Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga mitra di parlemen yang memiliki korelasi dengan pemilihan umum, besar kemungkinan mereka akan terpengaruh ketika tahu presiden memihak ke mana," ucapnya.
"Karena secara psikologis, meskipun KPU tidak secara langsung tunduk pada presiden dalam penyelenggaraan pemilu, presiden punya andil dalam menentukan komisionernya,” tuturnya.
Apakah Jokowi Bakal Ikut Kampanye?
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa presiden dan menteri boleh memihak dan ikut berkampanye dalam rangkaian pesta demokrasi. Pasalnya, presiden dan menteri merupakan pejabat publik dan politik yang juga memiliki hak demokrasi serta politik.