PIKIRAN RAKYAT - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo ikut merespons terkait pernyataan kontroversial Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mempersilakan Jokowi untuk berkampanye jika memang sudah menyampaikan niatnya secara publik.
Ia juga mempersilakan para menteri untuk memihak dan ikut aktif dalam rangkai agenda kampanye di Pilpres 2024. Menurut Ganjar, Jokowi sudah transparan mengenai kabinet yang 'diperbolehkan' tinggalkan netralitas.
"Ya, silakan saja karena beliau sudah menyampaikan itu," ujar Ganjar di Stadion Golo Dukal, Langke Rembong, Manggarai, NTT, Jumat, 26 Januari 2024.
Ganjar membenarkan bahwa perihal itu memang hakikatnya tak melanggar peraturan perundangan. Namun, baginya, pernyataan dan sikap Jokowi dapat memicu risiko besar dalam proses demokrasi bangsa ini.
"Secara regulasi tidak melanggar, hanya memang ketika situasinya mungkin agak berbeda, semua akan membandingkan (dengan pernyataan presiden, dulu) pada saat kami di-briefing gubernur, kepala daerah semua harus netral," ucap Ganjar.
"Akan tetapi, kondisi ini akan mengambi risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan," katanya, menambahkan.
Baca Juga: Prabowo Sebut Agenda Kampanye Jokowi Berpegang pada Aturan: Sudah Diatur Semuanya
Beda Respons Anies dan Prabowo
Pernyataan Jokowi dinilai Anies Baswedan, perlu dikaji dan diverifikasi oleh ahli hukum tata negara (HTN/TN).
"Saya minta ahli hukum tata negara untuk memverifikasi apakah itu (pernyataan) sesuai dengan ketentuan hukum yang ada," kata calon presiden nomor urut 1 itu, dalam agenda kampanye di Padang, Kamis, 25 Januari 2024, dikutip dari Antara.