PIKIRAN RAKYAT - Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengingatkan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan hak rakyat, milik rakyat, dan harus dikembalikan kepada rakyat. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa bansos bukanlah bentuk kedermawanan pemerintah.
Mahfud MD meminta siapa pun yang nantinya menjadi presiden dan wakil presiden, maka wajib memberikan bansos kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Istighosah dan Gebyar Budaya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Rabu, 7 Februari 2024.
"Bantuan sosial seakan-akan kedermawanan pemerintah kepada rakyat, padahal bantuan sosial itu milik rakyat yang dikembalikan ke rakyat. Lalu, ada yang ngaku ini dari saya. Bukan! Bantuan sosial itu bantuan dari rakyat," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Kamis, 8 Februari 2024.
Apabila menang Pilpres 2024, Mahfud MD mengatakan dirinya dan capres Ganjar Pranowo akan merapikan penerima bansos lewat program KTP Sakti.
Baca Juga: Prabowo Tak Terima Jokowi Diejek Tak Bisa Kerja: yang Bilang Itu, Otaknya Perlu Diperiksa
"Di beberapa tempat, banyak diberikan pada yang tidak berhak dan yang benar-benar miskin tidak dapat. Ada juga yang dikumpulkan di pinggir jalan, lalu dapat bantuan sosial, itu tidak boleh," ujarnya.
Melalui KTP Sakti, Mahfud MD berjanji bansos akan dikirim secara langsung kepada masyarakat melalui pos, dan tak akan diantarkan oleh kepala daerah atau menteri.
"Kalau pun mau diantar, tak perlu diantar oleh pejabat tinggi, cukup pak lurah atau kepala desa saja," ucapnya.
Bansos Adalah Kewajiban Negara
Sebelumnya, Mahfud MD pernah menyatakan bahwa bansos bukan milik orang-perorangan. Menurutnya, bansos merupakan bentuk kewajiban negara untuk melindungi rakyat miskin.
Hal itu disampaikannya dalam acara Kampanye Akbar bertajuk Rembug Rakyat di Stadion Untung Suropati, Pasuruan, Jawa Timur pada Senin, 5 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD juga menjanjikan sejumlah hal soal penyaluran bansos apabila dirinya menang Pilpres 2024.