PIKIRAN RAKYAT - Film dokumenter Dirty Vote menjadi sorotan pelbagai pihak. Ada yang keberatan atas tayangnya film tersebut, ada pula yang menilai bahwa film yang berisi kliping dan ulasan dari ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, itu berisi edukasi.
Di X (dulunya Twitter), netizen banyak yang mengeluhkan bahwa Dirty Vote sulit dicari di YouTube, bahkan setelah beberapa jam film dokumenter itu tayang, yakni 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB. Salah seorang netizen sekaligus influencer, Ridwan Hanif, yang mengeluhkan sulitnya mencari film karya sutradara Sexy Killers Dandhy Dwi Laksono itu.
"Nyari di youtube Dirty Vote Nggak nemu, ada yang punya linknya?" kata Ridwan Hanif via X, 11 Februari 2024.
Pikiran Rakyat lantas kembali mencari film dokumenter sebuah desain kecurangan Pemilu 2024 itu dengan kata kunci Dirty Vote—judul maupun akun YouTube yang mengunggah film tersebut—pada Selasa, 13 Februari 2024, pukul 6.30 WIB. Kendati sudah ditonton sebanyak 6,6 juta kali lebih, kami tidak menemukan film tersebut.
Saat melakukan pencarian dengan kata kunci Dirty Vote, yang keluar cuma video nonton bareng dan beberapa pemberitaan dari akun YouTube resmi media arustama. Kami tidak menemukannya, kecuali menggunakan tautan yang sudah kami simpan saat film tersebut kali pertama muncul di YouTube. Padahal, tak lama saat film itu tayang, Dirty Vote ada di bagian teratas.
Dandhy menyampaikan, film tersebut merupakan bentuk edukasi untuk masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," tuturnya dalam keterangan tertulis.
Film itu digarap timnya dalam waktu sekira dua pekan, melalui pelbagai proses, yakni mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.