/photo/2024/02/13/3620957350.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan dugaan pencurian uang rakyat atau korupsi pembelian pesawat mirage 2000-5 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 13 Februari 2024. Seorang penyelenggara negara di Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi pihak terlapor.
Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan pencurian uang rakyat tersebut. Menurutnya, bukti yang diserahkan ke KPK bisa menjadi pijakan bagi lembaga antirasuah untuk memulai pengusutan.
“Jadi apakah nantinya informasi dokumentasi yang kita sampaikan valid atau tidak, tentu KPK yang lebih berwenang menyatakan itu,” kata Julius kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2024.
Lebih lanjut Julius menuturkan KPK memiliki kewenangan untuk menelusuri lebih lanjut laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Selain itu, kata dia, lembaga antirasuah berwenang untuk menentukan apakah pembelian pesawat mirage tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korupsi atau tidak.
Julius membantah laporan ke KPK yang berdekatan dengan hari pemungutan suara berkaitan dengan kepentingan politik. Dia menegaskan laporan tersebut adalah tindak lanjut atas perhatian koalisi terhadap Kementerian Pertahanan yang pada 2020-2021 mendapat anggaran besar.
“Tujuannya karena ini kaitannya dengan anggaran negara tentu untuk membuat masalah ini menjadi clean and clear, bukan menjadi perdebatan di ruang politik belaka yang tidak berujung apa-apa dan tidak memberi manfaat apapun bagi rakyat Indonesia tetapi melalui proses yang formil dengan kanal yang resmi dan proses yang reliable melalui instansi pemerintah yang bernama KPK RI,” tutur Julius.
Respons Kementerian Pertahanan
Juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjutak mengatakan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan sesuatu yang tidak ada.
Dahnil menegaskan Kementerian Pertahanan tidak pernah membeli pesawat mirage 2000-5. Dengan demikian, kata dia, koalisi masyarakat tersebut melaporkan sesuata yang gaib ke KPK.
“Mereka melaporkan sesuatu yang tidak ada. Tidak ada pembeliannya, tidak ada barangnya dan tidak ada uangnya. Jadi mereka melaporkan hal yang ‘ghoib’,” kata Dahnil saat dikonfirmasi, Selasa, 13 Februari 2024.
Lebih lanjut Dahnil menegaskan jika ingin melakukan kampanye hitam sebaiknya koalisi masyarakat itu bergabung ke tim sukses (timses) pasangan calon tertentu, bukan justru menjelma menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).