PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia pada Maret mendatang. Hal itu dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran dalam pemutakhiran data pemilih dan praktik jual beli surat suara.
Berdasarkan temuan Migrant Care, praktik jual beli itu terjadi pada pemungutan surat suara yang menggunakan metode pengiriman melalui pos. Satu surat suara diperkirakan dijual antara Rp65.000-Rp164.000
Modus Jual Beli Surat Suara di Kuala Lumpur
Staf Migrant Care, Muhammad Santosa mengungkapkan pemungutan suara di luar negeri, seperti di Malaysia menggunakan tiga cara.
Pertama, warga negara Indonesia (WNI) yang telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa datang langsung ke Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri atau TPSLN. Kedua, pemilih dapat mencoblos di Kotak Suara Keliling (KSK) yang dibaw panitia pemilihan luar negeri. Ketiga, mengirim surat suara ke pemilih dan dicoblos, lalu dikirim kembali ke panitia melalui pos.
Dari ketiga metode tersebut, kata Santosa, pencoblosan melalui pos merupakan yang paling rawan terjadi kecurangan. Ini karena surat suara yang dikirim melalui pos ke apartemen-apartemen WNI di Kuala Lumpur tidak diterima langsung oleh si pemilih sehingga tidak ada yang mengawasi, letak kotak posnya pun tidak aman.
Penelusuran Migrant Cara ke salah satu apartemen memperlihatkan bagaimana kotak pos para pemilik apartemen yang berada di pintu keluar-masuk tak dikunci dengan gembok.
Sebagai pengaman, sebuah tali diikat di pengait kotak pos. Bahkan celah untuk memasukkan surat terbuka cukup lebar sehingga tangan orang dewasa bisa menyusup di antara celah tersebut.
Santosa menduga para pemilih disebut tidak mengetahui kapan surat suara lewat pos tersebut sampai dan tidak ada pemberitahuan juga dari PPLN.
"Jadi yasudah dibiarkan begitu saja. Di situlah para mafia ini beraksi," kata Santosa kepada BBC News Indonesia, Rabu, 28 Februari 2024,