PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan untuk menunda kenaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng subsidi merek MinyaKita. Pemerintah memastikan minyak goreng merek dagang milik Dirjen Perdagangan Dalam Negeri itu tidak akan naik hingga Hari Raya Idul Fitri 2024 mendatang.
Kabar penundaan kenaikan harga MinyaKita ini datang dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim. Pihaknya telah melakukan dialog dengan para pelaku usaha maupun asosiasi pedagang untuk tetap mempertahankan harga HET MinyaKita di level Rp14.000 per liter.
“Jadi isu yang terjadi waktu itu adalah adanya isu akan kenaikan HET minyak goreng,” kata Isy usai Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri di Jakarta, Senin, 4 Maret 2024.
“Nah itu sudah kita sampaikan bahwa untuk saat ini kebijakan (harga) minyak goreng ini tidak akan ada kenaikan harga acuan (HET), setidaknya sampai Lebaran nanti,” ucapnya menambahkan, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Sumur Resapan di Jakarta Sengaja Ditutup agar Banjir? Begini Tanggapan Pemprov DKI
MinyaKita mau dinaikkan Februari 2024
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan adanya kemungkinan untuk menaikkan HET MinyaKita menjadi Rp15.000 per liter. Wacana tersebut muncul karena harga minyak tersebut sudah lama tidak dievaluasi, atau 1,5 tahun sejak pertama kali dipasarkan.
Akan tetapi, setelah melakukan evaluasi, harga minyak diputuskan tidak naik dan dijual Rp14.000 per liter. Kemendag pun akan memberikan toleransi apabila ada penjual yang memberikan harga sebesar Rp14.500 per liter.
"Kalau harga masih normal, standar, kalau kita ubah-ubah justru nanti akan jadi kendala, jadi masalah. Apalagi ini orang baru euforia setelah pemilu menghadapi Ramadhan," kata Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto.
Adapun saat ini HET MinyaKita dibanderol Rp14.000 per liter dan minyak curah Rp15.500 per kilogram. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. ***