PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal hak angket yang rencananya akan digulirkan oleh kubu 01 dan 03 untuk mengusut dugaan pelanggaran Pilpres 2024. Meski kedua kubu kerap membicarakan hak angket di berbagai kesempatan, hingga saat ini DPR belum menerima pengajuannya.
"Belum ada pergerakan," kata Puan di ruang konferensi pers DPR RI, Jakarta.
Di sisi lain, Puan menyebut fraksi PDI Perjuangan masih berharap hak angket dapat segera digulirkan. Namun, pihaknya menunggu syarat pengajuannya terpenuhi.
"PDI Perjuangan tentu saja berharap bahwa ini harus dilakukan. (Tapi) ada aturannya di MD3 dan tata tertib, jadi kalau harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi, kemudian oleh 25 orang," ujarnya.
Puan juga menegaskan tidak ada istruksi khusus ke fraksi PDIP terkait hak angket. Jika syarat tersebut sudah dipenuhi, DPR akan segera menindaklanjutinya.
"Enggak ada instruksi," kata Puan.
"Kalau kemudian itu memang sudah ada, tentu saja pimpinan akan menunggu. Kita lihat kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk bangsa boleh saja dilakukan," katanya menambahkan.
Puan Tak Tutup Mata
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan persoalan hak angket tengah dicermati oleh Puan Maharani. Menurutnya, Puan belum muncul ke publik untuk bicara soal hak angket lantaran masih mengamati dinamika politik saat ini.
“Mba Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata terhadap apa pun. Dia harus mencermati segala sesuatunya, dan bagaimana dia mencermati kalau matanya tertutup kan? Tidak mungkin,” kata Adian usai menerima audiensi dari massa demo di DPR, Senayan, Jakarta.
Sementara saat disinggung soal hasil peghitungan sementara pilpres yang menunjukkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ada di posisi terakhir, Adian mengatakan pihaknya hanya fokus mengidentifikasi tindakan-tindakan yang mencoreng demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.