kievskiy.org

Dianggap Bisa Gairahkan Industri Otomotif, Pajak Mobil Baru 0% Bisa Hancurkan Pendapatan Daerah

SUASANA penjualan mobil dalam pameran Mandiri Tunas Finance (MTF) Autofiesta 2019 di Botani Square, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis, 10 Oktober 2019. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merevisi target penjualan mobil hingga akhir 2019 dari 1,1 juta unit menjadi 1 juta unit karena penjualan Januari-Agustus terpantau melambat hanya 660.286 unit sementara periode yang sama tahun lalu tembus 763.444 unit.*/ANTARA
SUASANA penjualan mobil dalam pameran Mandiri Tunas Finance (MTF) Autofiesta 2019 di Botani Square, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis, 10 Oktober 2019. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merevisi target penjualan mobil hingga akhir 2019 dari 1,1 juta unit menjadi 1 juta unit karena penjualan Januari-Agustus terpantau melambat hanya 660.286 unit sementara periode yang sama tahun lalu tembus 763.444 unit.*/ANTARA

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan rencananya untuk menyelematakan industri otomotif Indonesia yang terekena dampak mengerikan Covid-19.

Dirinya mengusulkan agar pemerintah memberikan relaksasi pajak mobil baru 0 persen kepada para konsumen di tengah masa wabah mematikan ini.

Hal tersebut dilakukan demi menggenjot kembali penjualan mobil di Indonesia yang sempat loyo pada beberapa bulan terakhir.

Baca Juga: Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta, Bekasi dan Tangerang Hari ini, Selasa 29 September

Meskipun diklaim bagus untuk bangkitkan gairah industri otomotif Indonesia, tidak banyak yang tahu bahwa kebijakan ini bisa merusak kegiatan perekonomian daerah.

Hal tersebut disampaikan pakar ekonomi Acuviarta Kartabi pada saat dihubungi tim Pikiran-Rakyat.com Selasa, 29 September 2020.

Acuviarta menjelaskan bahwa pajak industri otomotif (terutama mobil) banyak mengalir ke sektor ekonomi provinsi dan menjadi basis pendapatan daerah.

Baca Juga: Disalip 3 Pebalap di MotoGP Catalunya 2020, Maverick Vinales Ungkap Masalah Internal Tim

"Itu akan berpengaruh kepada pendapatan daerah dan juga bisa menganggu pembangunannya.

"Karena banyak anggaran daerah itu dapatnya dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan juga Bea Balik Nama (BBN)," tuturnya menjelaskan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat