PIKIRAN RAKYAT – Pakar Kebijakan Pendidikan Cecep Darmawan mendorong pemerintah pusat mengalihkan anggaran UN untuk masyarakat terdampak virus corona.
Misalnya, orangtua yang tidak mendapat penghasilan karena tidak bisa bekerja selama merebaknya wabah Covid-19.
Kebijakan pemerintah pusat mengalihkan dana UN kemudian harus diikuti oleh pemerintah daerah. Cecep setuju terhadap peniadaan UN 2020.
Baca Juga: Song Joong Ki Jalani Masa Isolasi Diri setelah Pulang dari Kolombia
Meski demikian, dia mendorong pemerintah mencari model penilaian yang tepat sebagai pengganti UN agar siswa tidak dirugikan dan guru tidak salah memberi nilai.
Nilai tugas dan portofolio sejumlah semester sebelumnya bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kelulusan siswa.
Ketua Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Kota Bandung Dwi Subawanto juga setuju peniadaan UN tahun ini.
Baca Juga: ISIS Diduga Kambali Berulah, 70 Tentara Nigeria Tewas dalam Serangan
"Kami sangat setuju (peniadaan UN), tanpa adanya virus corona pun seharusnya sudah dihapuskan sejak ada keputusan MA," ujar Dwi kepada "PR", Rabu 25 Maret 2020.
Penilaian kelulusan sudah seharusnya diserahkan kepada guru. UN telah memasung hak guru untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Sebagai ganti UN, menurut Dwi, nilai rapot bisa menjadi rujukan kelulusan siswa.
Dalam pengumuman Ujian Nasional ditiadakan, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, ujian atau tes yang diselenggarakan dalam bentuk tatap muka tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilakukan sebelum terbitnya edaran ini.
Baca Juga: Persib dalam Sejarah: Nyaris Membuat Malu Persija di Senayan, Pesta Pangeran Biru Dibatalkan