PIKIRAN RAKYAT - SEJUMLAH sekolah swasta mendesak Dinas Pendidikan maupun sekolah-sekolah negeri untuk mematuhi kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan (daring). Sekolah negeri jangan memaksakan membuka kelas baru maupun pembelajaran pagi dan siang hanya dengan alasan membludaknya jumlah peminat.
Hal itu dikatakan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Ghifari, Sali Iskandar, Kepala SMA Guna Dharma Ade Hendriana, dan Kepala SMP Assalaam Abdul Rofe Taufik Umar, saat dihubungi terpisah, Selasa 23 Juni 2020. "Sekolah swasta bukannya takut bersaing dalam PPDB dengan sekolah negeri, namun ini lebih kepada aturan yang sudah ditetapkan," kata Sali.
Dia menambahkan, sudah banyak sekolah swasta yang memiliki akreditasi A sehingga kualitasnya setara bahkan melebihi sekolah negeri. "Namun kenyataan di masyarakat masih negeri minded, yakni terfokus kepada sekolah negeri sehingga swasta menjadi nomor dua," ujarnya.
Baca Juga: Wedding Drive Thru Bisa Jadi Pilihan Pengantin saat Pandemi Covid-19
Apalagi dengan adanya kebijakan sekolah gratis bagi SMA, SMK dan SLB negeri sehingga berdampak kepada PPDB di sekolah swasta. "Hal yang kami pantau adalah POB SMA dan SMK negeri sangat terpengaruh kebijakan sekolah negeri gratis ini. Kalau PPDB SD dan SMP swasta belum terlalu terpengaruh," ujarnya.
Ade Hendriana menambahkan, penyelenggara sekolah swasta saat PPDB sering merasa khawatir tidak mendapat siswa, karena para orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri ketimbang swasta. "Apalagi dengan PPDB online ini, susah memantaunya. Apakah sekolah negeri sudah terpenuhi kuotanya atau menerima siswa baru melebihi kuota?" katanya.
Baca Juga: Selama New Normal, YouTube Catat Lalu Lintas Data Internet Tertinggi Kalahkan Facebook dan TikTok
Ade yang juga kepala Forum Kepala SMA Swasta (FKSS) Jabar mengatakan, sekolah swasta juga sudah berupaya meningkatkan kualitasnya, agar masyarakat memilih sekolah swasta tersebut untuk dijadikan tempat belajar anak-anaknya. "Namun seringkali kebijakan pemerintah merugikan sekolah swasta, seperti halnya SMA dan SMK negeri gratis sehingga seolah-olah masuk sekolah swasta harus bayar mahal," ujarnya.
Sedangkan Rofe mengatakan, perlu ada konsisten dalam hal kuota siswa di SMP negeri. “Terkadang kuotanya sudah penuh di SMP negeri, namun tetap bisa mengakali atau mengusahakan agar siswa bisa tertampung. Untuk itu kami minta kuota di SMP negeri juga harus konsisten dengan tidak berubah-ubah,” tuturnya.***