PIKIRAN RAKYAT - KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan belum lama ini menyediakan anggaran Rp 1 triliun untuk bantuan uang kuliah tunggal (UKT) bagi 410.000 mahasiswa, utamanya yang sedang kuliah di perguruan tinggi swasta. Jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan jumlah mahasiswa PTS yang ada saat ini.
Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Budi Djatmiko mengatakan, bantuan UKT bagi mahasiswa PTS dari Kemendikbud menunjukkan adanya perubahan yang baik. Namun, saat ini ada sekitar 8 juta mahasiswa. Sebanyak 70% di antaranya atau sekitar 5,6 juta mahasiswa, kuliah di PTS. Dengan demikian, sekitar 7,14% dari 5,6 juta mahasiswa PTS yang bisa mengakses dana bantuan UKT tersebut.
"Bantuan UKT bagi mahasiswa di PTS merupakan perubahan yang baik. Pemerintah hendaknya membuat bantuan tersebut menjadi transparan," katanya, Selasa 23 Juni 2020.
Baca Juga: Informasi Akurat dan Kajian Ilmiah Lokal tentang Produk Tembakau Alternatif Dinilai Urgen
Ia menyebutkan, mahasiswa yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah saat ini banyak yang sekolah di PTS yang relatif kecil. Dari sekitar 4.620 PT, sebanyak 93% atau 4.200 PT di antaranya adalah PTS.
Dari keseluruhan PTS sekitar 4.200 itu, sekitar 5% atau sekitar 84 di antaranya merupakan PTS besar dan banyak dimasuki oleh mahasiswa berlatar belakang ekonomi kelas atas, karena biaya kuliahnya yang memang mahal. Sementara sisanya sekitar 4.100 merupakan perguruan tinggi-perguruan tinggi kecil yang juga memiliki sarana-prasarana terbatas.
Perguruan tinggi-perguruan tinggi kecil itulah yang banyak dimasuki oleh mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi kelas menengah ke bawah. "Semakin ia adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, semakin besar ia masuk ke perguruan tinggi-perguruan tinggi yang kecil tadi," ujarnya.
Baca Juga: Hampir 12 Jam Tak Bisa Dilalui, Jalan Raya Sagaranten - Tegalbuleud Sukabumi Akhirnya Kembali Normal
Di PT yang kecil ini juga yang dikatakannya paling terdampak oleh pandemi virus corona beberapa bulan terakhir. Saat kebijakan diarahkan kepada pembelajaran jarak jauh (PJJ), PT-PT kecil tersebut dinilainya belum semua memiliki sarana-prasarana untuk mendukungnya. Baik itu perangkat keras dan perangkat lunak, masih minim.
"Kemendikbud, Komisi X DPR RI, harus memahami betul bahwa yang perlu dibantu adalah perguruan tinggi swasta yang kecil, yang mereka itu dalam kondisi virus Corona saat ini ingin melakukan PJJ tapi tidak bisa. Kampus tidak punya sarana, baik perangkat keras untuk kampus, dosen dan mahasiswa, mereka tidak punya," tuturnya.
Budi juga menambahkan, dalam mengalokasikan bantuan sebesar Rp 1 triliun itu, pemerintah harus benar-benar transparan. Masalahnya, kata dia, selama ini pemerintah tidak pernah benar-benar transparan dalam setiap kebijakannya.
Baca Juga: KPU Pangandaran Dapat Tambahan Anggaran Rp 2,3 Miliar Untuk APD dari APBN
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, relaksasi UKT akan sangat membantu mahasiswa yang kesusahan di tengah pandemi virus Corona. Saat ini pun, Kemendikbud telah memberikan lampu hijau terkait bantuan dana UKT dan menyerahkan ke masing-masing pengelola PT untuk teknis operasionalnya. Tapi, ia menilai hal itu belum cukup.
Kemendikbud butuh gugus tugas khusus untuk memastikan relaksasi UKT benar-benar diberikan pihak PT kepada mahasiswa. "Kami menerima banyak informasi, bahwa banyak janji bantuan dari rektorat kepada mahasiswa hanya sekadar janji di atas kertas," katanya.
Baca Juga: Pilkada Pangandaran, Calon Perseorangan yang Mundur Tanpa Alasan Jelas Akan Didenda Rp 10 Miliar
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Se Indonesia Muhammad Zainal Arifin mengatakan, langkah Kemendikbud menggelontorkan Rp 1 triliun untuk bantuan UKT bisa diapresiasi. Namun, banyaknya jumlah PTS yang ada saat ini menjadi catatan tersendiri.
"Mau tidak mau, pemerintah harus memberikan insentif yang jauh lebih besar lagi bagi PTS karena basis pemasukan PTS itu dari UKT," tuturnya. ***