PIKIRAN RAKYAT - Pergantian pemimpin pemerintahan kerap berimbas pada kebijakan yang berubah-ubah.
Diharapkan hal tersebut tidak berdampak serius terhadap kebijakan yang tengah berjalan di dunia pendidikan saat ini, khususnya soal penerapan kurikulum di sekolah-sekolah.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim, baru saja mengeluarkan program Kurikulum Merdeka.
Meski penerapan kurikulum yang baru ini bersifat sukarela, tetapi hingga saat ini telah ada sekitar 140.000 sekolah yang menerapkannya.
Baca Juga: Kemendikbud Kenalkan Kurikulum Merdeka, Upaya Penuhi Kebutuhan SDM di Masa Depan
Artinya, implementasi kurikulum yang baru tersebut telah berdampak luas dalam satuan pendidikan. Adanya momentum pergantian kepala negara beserta kabinetnya melalui Pemilu 2024 nanti, diharapkan tidak menimbulkan dampak serius terhadap kebijakan di dunia pendidikan, khususnya terkait penerapan Kurikulum Merdeka yang kini tengah digencarkan pemerintah.
Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan pada Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan, pihaknya telah merancang kerangka Kurikulum Merdeka dengan lebih fleksibel.
Salah satu tujuannya, untuk mengantisipasi adanya perubahan kebijakan seiring pergantian pejabat pemerintahan lewat pemilu.
”Jadi, kami merancang Kurikulum Merdeka supaya sustainable. Ini dengan cara membuatnya sebagai sebuah kerangka yang sifatnya generik. Bisa terus-menerus dievaluasi dan diperbaiki. Kedua, bisa diterjemahkan ke tingkat satuan pendidikan yang berbeda-beda di setiap daerah,” katanya di sela seminar bertajuk ”Temu Inovasi #14”, Selasa 6 Desember 2022.