PIKIRAN RAKYAT - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempertimbangkan keputusan menghapus kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun depan.
Pertimbangan penghapusan itu dikatakan Presiden Jokowi setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 9 Agustus 2023, dan kembali disampaikan pada Kamis, 10 Agustus 2023 ketika ditanyai media di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta.
Furqan AMC, selaku Ketua DPP PSI mengatakan, walaupun tujuan awal sistem zonasi PPDB ini mulia, di antaranya pemerataan akses pendidikan dan menghilangkan klasifikasi sekolah favorit dan tidak favorit, tapi dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak masalah.
"Apabila kita cermati lebih komprehensif, sesungguhnya berbagai masalah penerapan sistem zonasi PPDB tersebut adalah hilir persoalan. Adapun hulu persoalannya adalah jumlah sekolah yang tidak memadai," ucap Furqan dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 10 Agustus 2023.
Baca Juga: Pemprov Jateng Bangun Sekolah di Lahan Distan, Ganjar Pranowo: di Tawangmangu Belum Ada SMA Negeri
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 menunjukkan, jumlah sekolah yang sangat jomplang antara SD dan SMP. Tahun ajaran 2021/2022, jumlah SD di seluruh Indonesia itu 148.992 unit, sedangkan jumlah SMP hanya 41.402 unit.
"Sudah otomatis banyak Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang terdiskriminasi, di mana siswa lulusan SD pada akhirnya banyak yang tidak tertampung masuk SMP," tuturnya Furqan.
"Sementara itu jumlah SMP negerinya cuma 57,48 persen, sehingga ketika diterapkan sistem zonasi PPDB, akan semakin menimbulkan persaingan yang gak ketulungan. Fenomena kemacetan leher botol (bottleneck) tak terhindarkan. Pada akhirnya memicu banyak dosa besar pada sistem zonasi PPDB. Berbagai modus dan manipulasi terjadi di mana-mana di berbagai kota," ucapnya.
Baca Juga: Nekat Gelar Kegiatan Orientasi Siswa Padahal Ada Larangan, Ini Dalih Kepsek SMA Negeri 2 Indramayu