PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tetap akan melakukan pengetatan protokol kesehatan dalam kegiatan masyarakat jelang nataru, atau tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
Hal itu terlepas dibatalkannya penerapan PPKM Level 3 oleh pemerintah pusat.
Ketua Komite Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jabar Ridwan Kamil mengatakan, dengan tidak ada PPKM Level 3 tidak mengurangi rencana pengetatan dalam mengurangi potensi penyebaran Covid-19.
“Kami (tetap) melarang adanya perayaan pergantian tahun yang secara publik dan massal di hotel-hotel di gedung-gedung di tempat-tempat outdoor, konvoi- konvoi dan lain sebagainya itu dilarang dan Pak Kapolda dan jajaran sudah berkomitmen untuk mengamankan kebijakan itu,”ujar Ridwan Kamil usai memimpin rapat penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa, 7 Desember 2021.
Baca Juga: Sebelum Meninggal Dunia Nike Ardilla Mohon-mohon Ingin Dilamar, Tetapi Diabaikan Mantan kekasih
Kesimpulan yang ketiga, kata dia, tempat-tempat wisata dibatasi maksimal 70-75 persen dengan mewajibkan skrining PeduliLindungi yang dipergunakan dalam melakukan sampling.
Namun sayangnya, banyak ditemukan penggunaan PeduliLindungi itu jadi formalitas yang tidak dipergunakan seolah-olah ada di pintu gerbangnya tapi tidak lakukan pengecekan.
“Kami sudah menyiapkan mekanisme sosialisasi akan memberikan sanksi penutupan dan sanksi lainnya,” ucap Ridwan Kamil.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 8 Desember 2021: Cancer, Leo, dan Virgo, Waktunya Pikirkan Hubunganmu
Menurut dia, hal itu berdasarkan pengalaman Kapolda Jabar ditemukan bahwa proses skrining kepada pengunjung terkait PeduliLindungi itu tidak dipergunakan. Kapolda sendiri kemarin melakukan shadow visitor di sebuah tempat wisata dan melihat yang tidak dilakukan proses yang semestinya.