/photo/2020/05/21/875118873.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus diiringi dengan ketegasan. Terlebih beberapa daerah sudah memberlakukan kembali PSBB namun jika tanpa penegakkan hukum yang benar, maka efek jera tak akan pernah ada.
Demikian disampaikan guru besar politik dan keamanan Universitas Padjajaran Bandung, Muradi, dalam diskusi bertajuk 'Dinamika Keamanan Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Keamanan Nasional'. Diskusi ini dilaksanakan di Kawasan Tubagus Ismail, Kota Bandung pada Kamis 21 Mei 2020.
Menurut Muradi berdasarkan hasil penelitan dan kajian terpadunya, indeks keamanan pada saat pandemi Covid-19 ini berada pada angka 0,47 dari rentang penilaian 0-1.
Baca Juga: 5 Suplemen yang Dapat Anda Konsumsi untuk Mengatasi Osteoporosis
"Nilai 0 diartikan dengan keamanan kondusif, sementara 1 adalah keamanan tidak kondusif," katanya.
Angka ini muncul dari sejumlah parameter yang dihitung Muradi, seperti pergerakan masyarakat, konsentrasi massa, ketersediaan kebutuhan dasar, penegakkan hukum, perluasan pandemi, dan koordinasi kelembagaan.
Jadi kata Muradi, saat ini penegakkan hukum masih rendah karena belum ada ketegasan bagi pelanggar PSBB. Sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.
Baca Juga: Brasil Ketar-ketir, 20.000 Kasus Positif Virus Corona Terjadi Hanya dalam Sehari
Ketidaktegasan ini terjadi karena tidak adanya kewenangan bagi TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya.