kievskiy.org

Penanganan Pandemi Covid-19, Gubernur Didesak untuk Libatkan Pesantren

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan daftar level daerah PSBB di Jawa Barat  yang mulai boleh berkegiatan.*
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan daftar level daerah PSBB di Jawa Barat yang mulai boleh berkegiatan.* /Humas Jabar

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk turut melibatkan pesantren dalam penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, perumusan konsep new normal pun harus pula ditentukan untuk lingkungan pesantren bukan hanya untuk masyarakat umum.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat Edi Rusyandi saat ditemui di Bandung, Rabu 27 Mei 2020. Dikatakan Edi, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai abai terhadap penanganan Covid-19 di lingkungan pesantren.

“Sangat disayangkan hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melibatkan pondok pesantren secara serius dalam upaya menangani penyebaran Covid-19. Pondok Pesantren seolah dibiarkan sendiri melawan dampak penyebaran virus corona, baik aspek kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Padahal di Jawa Barat sendiri terdapat belasan ribu pesantren yang dihuni oleh ribuan santri dan rentan terpapar oleh wabah Covid-19,” ungkap Edi yang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu.

Baca Juga: Belajar di Rumah di Bekasi Diperpanjang Hingga Waktu yang Belum Ditentukan

Masih dikatakan Edi, berdasarkan data yang diperoleh pihaknya dari PIKOBAR Jawa Barat, hingga saat ini lonjakan warga terinfeksi Covid-19 ini terus meningkat. Dengan masih terjadinya peningkatan kasus ini, lanjut dia, seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan pondok pesantren sebagai salah satu komunitas strategis untuk memutus mata rantai penyebaran.

Sebagai wakil rakyat, kata Edi, pihaknya sering mendapat masukan dari banyak pimpinan pondok pesantren di Jawa Barat. Para pimpinan pondok pesantren ini, lanjut dia, merasa tidak pernah diajak bicara dan tidak tersentuh dalam penanganan virus corona, baik urusan mitigasi kesehatan maupun jaring pengaman sosial. Padahal, pondok pesantren ini dianggap memiliki posisi strategis di tengah masyarakat.

Baca Juga: Kementerian Sosial Gandeng JNE Distribusikan Beras Bansos untuk Wilayah DKI dan Bodetabek

Padahal, ditambahkan Edi, kedudukan pimpinan pondok pesantren ini dianggap berpengaruh dan terhormat di mata masyarakat sekitar. Mereka tidak hanya ngurus agama, melainkan juga ngurus lingkungan masyarakat sekitar.

“Memberdayakan ekonomi masyarakat, yang rata-rata itu masyarakat kurang mampu pedesaan. Posisi ini sebaiknya kan diperankan oleh pemerintah daerah, para kyai pesantren ini selain memberikan penyadaran kepada para santri, juga memberikan edukasi terkait wabah Covid-19 kepada masyarakat. Itu bisa lebih efektif. Termasuk urusan social distancing dan PSBB yang tidak optimal. Ini kan karena soal komunikasi pemprov yang tidak berjalan,” ucap dia.

Baca Juga: Pertamina : Konsumsi Bahan Bakar Minyak di Hari Lebaran Turun

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat