kievskiy.org

Gejolak Kecemburuan Sosial Warnai Pembagian STB di Kabupaten Bandung yang Tak Merata

Ilustrasi peralihan TV analog ke digital.
Ilustrasi peralihan TV analog ke digital. /Antara/Aloysius Jarot Nugroho

PIKIRAN RAKYAT - Pembagian set top box (STB) gratis bagi warga tak mampu di Kabupaten Bandung tidak dilakukan secara merata, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Rencana migrasi siaran televisi analog ke digital pun terkendala oleh blank spot atau wilayah yang sulit menangkap siaran.

Kepala Desa Tenjolaya (Kecamatan Pasirjambu) Isman Somantri mengatakan, pembagian STB dilakukan tanpa sosialisasi terlebih dahulu sejak jauh-jauh hari. Dia pun kaget ketika didatangi oleh petugas yang membagikan STB.

"Tiba-tiba datang dua pemuda ke rumah, besok mau ada pembagian STB. Katanya, saya ditugaskan untuk pembagian. Saya kaget, kenapa langsung begini. Saya tidak tahu sosialisasinya, pelaksanaannya, jumlahnya," kata Isman, saat dihubungi, Selasa, 1 November 2022.

Baca Juga: Dow Indonesia Buka Suara Usai BPOM Sebut Produknya Mengandung EG-DEG Melebihi Batas

Meskipun mendadak, dia mengaku tetap membiarkan petugas tersebut membagikan STB kepada warga miskin. Sekalipun, kata dia, ada kekhawatiran muncul kecemburuan sosial, karena warga di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lebih banyak dibandingkan STB yang dibagikan.

"PKH (Program Keluarga Harapan) dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai) saja, itu yang masuk DTKS, sudah di atas 1.000 keluarga. Itu sebagai acuan, tiba-tiba datang bantuan (STB) kemarin itu hanya sekitar 500-an kurang. Nah, itu kan bisa menimbulkan gejolak," katanya.

Kekhawatiran itu, lanjut dia, akhirnya terbukti dengan banyaknya keluhan dari warga miskin yang tak menerima STB. Dia pun merasa terpojokkan, karena pemerintah desa menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan warga, sementara pembagian STB tak melibatkan pihak desa.

Baca Juga: 5 Manfaat Positif yang Dirasakan Ketika Berhasil Menerapkan Self Love

"Apa yang saya khawatirkan itu memang terjadi, kecemburuan warga itu sangat tinggi. Gara-gara (STB) ini, kades yang katempuhan. Pak Kades, saya mana? Kenapa saya enggak dikasih? Saya jawab saja seperti tadi, saya tidak tahu," ucapnya.

Lantaran program pemerintah pusat itu minim koordinasi dengan pemerintah desa, dia juga memprediksi ada penerima STB yang tak tepat sasaran. Mengingat, dalam sejumlah program bantuan pun hal tersebut seringkali terjadi, apalagi kali ini tanpa validasi dari aparat desa.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat