PIKIRAN RAKYAT - Mendekati tahun pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada 2024, netralitas aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Cimahi wajib ditegakkan. Selain tidak memihak pada kepentingan golongan tertentu, ASN juga dilarang mengarahkan masyarakat.
"Semua ASN Kota Cimahi harus netral, tidak boleh berpolitik praktis pada masa Pemilu 2024," ujar Plh. Wali Kota Cimahi Maria Fitriana.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti masih ada camat dan lurah yang belum bekerja profesional dengan menjaga netralitasnya, seperti dalam catatan Pilkada Serentak 2020.
Baca Juga: Mahfud MD Soal Al Zaytun: Tak Usah Dibesar-besarkan, Panji Gumilang Sudah Ditangani
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menegaskan camat dan lurah harus netral dalam Pemilu 2024 maupun pilkada serentak. Camat dan lurah merupakan ASN dan wajib mengikuti regulasi yang mengatur dengan jelas mengenai netralitas ASN.
"Sebetulnya aturan tersebut tidak hanya mengikat camat dan lurah, tapi seluruh ASN. Pak PJ. Wali Kota Cimahi Dikdik S. Nugrahawan sudah sering kali mengingatkan di berbagai kesempatan jangan ikut secara aktif dalam kegiatan politik di tahun pemilu tersebut," ujarnya.
Untuk menjamin terjaganya netralitas aparatur sipil negara (ASN), pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
Baca Juga: Fasilitasi Monumen Soekarno yang Tak Urgen, Ridwan Kamil Diduga Miliki Ambisi Politik di Pemilu 2024
ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut, termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.