PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah regulasi yang dikeluarkan pemerintah dinilai menghambat pencapaian target ekspor produk furnitur dan kerajinan dari Indonesia.
Akibatnya target nilai ekspor furnitur dan kerajinan sebesar 5 miliar dolar AS per tahun, selama beberapa tahun ini, tak juga bisa dipenuhi.
Tahun 2019, bahkan nilai ekspor hanya 2,5 miliar dolar AS, atau hanya 50 persen dari target.
Baca Juga: Kasus Suap Proyek Indramayu, Eks Bupati Indramayu Yance Diperiksa KPK
Nilai ekspor sebesar itu hanya naik sedikit dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 2,2 miliar dolar AS.
Nilai ekspor furnitur dan kerajinan asal Indonesia bahkan kalah jauh dari Vietnam, negara kecil yang belum lama berkembang. Nilai ekspor furnitur dan kerajinan dari Vietnam sudah mencapai 11,5 miliar dolar As.
Fakta tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto didampingi Sekjen HIMKI, Abdul Sobur di sela-sela kegiatan Gathering Masyarakat Industri Mebel dan Kerajinan Nasional dan Rakernas HIMKI di Hotel Santika Cirebon, Kamis, 23 Januari 2020.
Baca Juga: Belum Rilis secara Resmi, Suzuki Ertiga Versi SUV Sudah Banyak Ditawarkan Inden di Media Sosial
Selain melakukan evaluasi dan program kerja, Rakernas juga membahas sejumlah hal yang menjadi tantangan dan peluang bisnis mebel dan kerajinan ke depan.
Dari beberapa poin yang berhasil diinventarisir, dijelaskan Soenoto, ada beberapa poin penting yang menjadi penghambat berkembangnya usaha sektor mebel dan kerajinan di Indonesia, yang semua bermuara pada semakin rumitnya regulasi sehingga membuat bisnis tersebut sulit berkembang.
Beberapa poin tersebut dari mulai regulasi yang tidak mendukung kecukupan bahan baku, ditambah penegakan hukum yang lemah sehingga melemahkan daya saing Indonesia.
Baca Juga: Sudah Tidak Digunakan, Motor Balap Bekas WSB, Isle Of Man TT, dan Macau Grand Prix Dijual untuk Umum Seharga Rp 581 Juta
"Negara juga tidak optimal dalam mendukung penggunaan teknologi tepat guna. Belum lagi bunga bank yang sangat tinggi bahkan paling tinggi diantara negara Asean," katanya.
Selain itu persoalan perburuhan, yang tidak diatur secara terpusat membuat blunder persoalan perusahaan dengan pekerja.
"Masalah tingginya UMK yang berbeda-beda masing-masing daerah dengan nilainya yang seringkali tidak realistis, bahkan menyebabkan sejumlah investor hengkang ke Vietnam," katanya.
Baca Juga: Tips Hilangkan Embun di Visor Helm, Si Pembuat Masalah saat Hujan
Belum lagi tantangan atau kebutuhan akan pengembangan design dan pemasaran yang semakin kompleks, juga masih minim perhatian dari pemerintah.
Diakuinya, perhatian pemerintah memang sudah ada. Namun dengan segala persaingan yang semakin ketat, sementara pengusaha mebel dan kerajinan negara lain mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sementara iklim di Indonesia, justru semakin membuat investor kesulitan untuk berusaha.
"Regulasi semakin rumit, supporting pemerintah sangat minim. Bagaimana bisa mendatangkan investor baru, kalau investor yang sudah ada saja hengkang, contoh yang di Surabaya, pindah ke Vietnam karena angkat tangan dengan regulasi yang ada di Indonesia," tutur Soenoto.
Baca Juga: Heboh Dugaan Corona Wuhan Sampai Gedung BRI Diisolasi, Berawal dari Kunjungan Karyawan Huawei dari Tiongkok
Ditambah lagi, lanjut dia, dua poin lain yang menjadi rekomendasi, justru di negara-negara lain menjadi prioritas, yakni peningkatan SDM terampil, dimana di Indonesia masih sangat kurang, serta pembangunan kawasan industri khusus yang di Indonesia belum ada.
"Di China dan Vietnam peningkatan ketrampilan SDM dan adanya kawasan industri khusus furnitur dan kerajinan menjadi prioritas, dari mulai hulu sampai hilir. Ini yang kami inginkan sejak dulu dan sudah kami ajukan ke pemerintah," katanya.***