PIKIRAN RAKYAT - Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo mengatakan, industri halal diperkirakan menjadi new business dan new brand dengan potensi bisnis global mencapai Rp30 ribu triliun. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar mempunyai potensi ekonomi halal mencapai Rp3 ribu triliun per tahun.
Namun, potensi yang besar tersebut masih dinikmati negara lain dan Indonesia masih menjadi konsumen.
“Oleh karena itu, perbankan syariah bersama stakeholder lain harus berperan aktif menangkap peluang, agar tidak hanya sebagai konsumen namun menjadi produsen serta menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Abdullah Firman Wibowo dalam Media Workshop mengenai literasi dan inklusi keuangan perbankan syariah dengan tema “Bank Syariah dan Tren Halal Lifestyle di Indonesia, Selasa 29 September 2020.
Baca Juga: Update Corona DKI Jakarta 30 September 2020, Naik jadi 74.368 Kasus Positif
Hadir dalam acara daring ini Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat; Head of Tokopedia Salam Garri Juanda; Direktur Keuangan dan Operasional BNI Syariah Wahyu Avianto; dan Pemimpin Divisi Kartu Pembiayaan BNI Syariah Rima Dwi Permatasari.
Abdullah Firman Wibowo mengatakan, BNI Syariah berkomitmen mendukung pengembangan ekosistem ekonomi halal, demi mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk-produk halal dan tuan rumah di negeri sendiri.
Dia mengungkapkan, ada tiga hal yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan perbankan syariah di era new normal. Pertama adalah meningkatnya awareness masyarakat terhadap halal lifestyle ditunjukkan dengan beberapa hal seperti adanya komunitas hijrah, halal food, halal healthcare, halal cosmetics, islamic fashion, dan islamic education.
Baca Juga: Ketahuan Reaktif Covid-19 Saat di Bogor, Pasien Meninggal Dunia di Tasikmalaya
Kedua adalah adanya dukungan pemerintah di antaranya pembentukan KNEKS untuk mencapai visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.
Komitmen pemerintah juga ditunjukkan dengan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk pengelolaan dana haji; pembentukan halal park untuk pembentukan ekosistem halal; pembentukan kawasan industri halal untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produk halal; dan regulasi jaminan produk halal untuk menjamin hak-hak muslim dalam mendapatkan makanan yang halal.