PIKIRAN RAKYAT - Pengamat politik, Rocky Gerung menyebutkan jika Mahkamah Konstitusi (MK) bermain politik dalam pengambilan keputusan baru-baru ini.
MK memutuskan jika UU Cipta Kerja terbukti melanggar UUD 1945 tetapi masih tetap berlaku dengan syarat dilakukan perbaikan dalam kurun waktu maksimal dua tahun.
Jika dalam waktu 2 tahun tidak ada perbaikan yang dilakukan terhadap UU Cipta Kerja, statusnya akan bersifat inkonstitusional (melanggar UU) secara permanen.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Rocky Gerung Official, ia menyebutkan seharusnya MK langsung menyatakan jika UU Cipta Kerja tersebut memang melanggar UUD 1945, bukan dengan syarat perbaikan.
Dalam tanggapannya tersebut, Rocky Gerung menilai jika MK bermain politik sehingga tidak bisa mengambil keputusan secara tegas.
"Kalau memang busuk ya MK mestinya bilang batal karena bertentangan dengan konstitusi, tapi MK ingin serve, takut kalau dia bilang ini inkonstitusional. Itu berarti seluruh proses memang dilakukan oleh pemerintah yang konyol," kata Rocky Gerung.
Selain disebabkan ketakutan MK terhadap pemerintah, Rocky Gerung menyebutkan jika salah satu lembaga hukum di Indonesia itu melakukan permainan politik.