PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini Aktivis pro-demokrasi Myanmar dengan tegas mengkritik kesepakatan antara kepala junta militer dengan para pemimpin Asia Tenggara melalui KTT ASEAN.
Kesepakatan itu mengenai akhir dari krisis pascakudeta yang dipenuhi kekerasan, dan berjanji untuk terus melakukan protes anti kudeta tersebut.
Beberapa protes pun tak terhindarkan, aksi tersebar di kota-kota besar Myanmar pada Minggu, 25 April 2021 sehari setelah pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Indonesia.
Dalam pertemuan itu pun tercapai konsensus untuk mengakhiri gejolak di Myanmar, tetapi tidak memberikan batas waktu.
Baca Juga: Dadang Supriatna Dilantik Hari Ini, Humas Kabupaten Bandung Minta Karangan Bunga Dikonversi
“Apakah itu ASEAN atau PBB, mereka hanya akan berbicara dari luar dengan mengatakan 'jangan melawan tapi negosiasikan dan selesaikan masalah'. Tapi itu tidak mencerminkan situasi dasar Myanmar,” kata Khin Sandar dari kelompok protes yang disebut Jenderal Komite Kolaborasi Pemogokan.
“Kami akan melanjutkan protes,” katanya, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Reuters.
Menurut pernyataan ketua ASEAN Sultan Brunei Darussalam, sebuah konsensus dicapai di Indonesia Jakarta, Sabtu, 24 April 2021.
Menghasilkan lima poin diantaranya mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, utusan khusus ASEAN, penerimaan bantuan dan kunjungan utusan ke Myanmar.