PIKIRAN RAKYAT- China akan melarang pengusaha untuk menyatakan preferensi gender dalam iklan pekerjaan atau menanyakan pelamar perempuan tentang status perkawinan dan kehamilan mereka.
Di bawah usulan perombakan undang-undang (UU) hak-hak perempuan yang telah berusia hampir tiga dekade, badan legislatif tertinggi China mulai meninjau rancangan amandemen UU Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan pada hari Senin.
Diketahui, UU itu sedang dibacakan pertama kali di hadapan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China dan dapat disahkan paling cepat tahun depan.
Sementara diskriminasi gender sudah secara luas ilegal di China, UU yang ada saat ini dinilai tidak jelas, sehingga berkontribusi pada penegakan yang buruk.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Hindustan Times, kantor berita resmi Xinhua melaporkan, draf yang direvisi akan memberikan deskripsi eksplisit dan memberikan lanskap hukum yang lebih tepat tentang isu-isu seperti pelecehan seksual.
Menurut media China, majikan atau para pemimpin perusahaan akan diperintahkan membuat mekanisme untuk mencegah, menyelidiki dan menanggapi keluhan tersebut, meskipun konsekuensi hukum karena gagal melakukannya tidak jelas.
Terlepas dari tindakan keras China terhadap gerakan lokal #MeToo sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Barat yang liberal, semakin banyak wanita yang berbicara secara terbuka tentang pengalaman kekerasan seksual yang mereka alami, menantang budaya patriarki yang sering mempermalukan para korban.
Alibaba Group Holding Ltd. awal bulan ini memecat seorang wanita yang menuduh seorang manajer melakukan penyerangan seksual dalam kasus tingkat tinggi.