PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 600-an Warga Negara Indonesia (WNI) yang ikut bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tampaknya semakin sulit untuk pulang.
Meski sebelumnya Menteri Agama sempat memberi sinyal akan memulangkan mereka, namun terkini eksekutif dan legislatif seperti enggan mengambil resiko.
Potensi ancamannya dianggap masih besar.
Baca Juga: Lagi, Warga Palestina Dibunuh Tentara Israel Akibat Konflik Rencana Perdamaian Timur Tengah yang Diusulkan Trump
Dalam diskusi bertajuk 'Menimbang Kombatan ISIS Pulang' di Upnormal Coffee Roaster, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu, 9 Februari 2020, Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin menyebut pemerintah saat ini sedang melakukan kajian untuk aturan hukum WNI eks ISIS.
Namun pada dasarnya WNI yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS pergi dengan kesadaran penuh.
Baca Juga: 6 Zodiak yang Terlihat Sangat Sayang Tapi Ternyata Justru Rentan Menyakiti
“Kau selamat atau tidak selamat itu urusanmu. Jangan lagi membebani negara dan pemerintah serta rakyat Indonesia dengan rencana pemulanganmu," kata Ngabalin.
Menurutnya, WNI eks ISIS itu sudah memilih jalan mengikuti ISIS. Termasuk sudah menghina dan menolak negara Indonesia dengan cara membakar paspor mereka.
Belum lagi proses pemulihan bagi WNI eks ISIS akan memakan waktu yang lama.
Baca Juga: Justin Bieber Bawakan Single Baru di Penampilan Pertama Sejak 2013
"Anak-anak saja, menurut keterangan Kepala BNPT, butuh 3 tahun 8 bulan untuk memulihkan kembali mereka. Untuk nyanyikan lagu 'Indonesia Raya' itu butuh 3 tahun 8 bula. Jadi jangan (bilang) gampang-gampang. Apalagi ini menyangkut ideologi," ucap dia.
Kendati demikian, Istana saat ini masih terus membahasnya. Menurut dia hal ini tentu tak mudah dan memerlukan waktu lama karena banyak hal perlu dipertimbangkan.
Dia pun meminta semua pihak memberi kesempatan kepada pemerintah, untuk mengambil keputusan yang matang.
Baca Juga: Trayek Sumedang-Kalideres Tiba-tiba Melaju, Operasi Bus Arimbi Ditolak Organda
“Namanya juga profiling, butuh waktu karena semua draf itu kan harus memuat supaya bapak Presiden bisa mendapatkan informasi yang baik akurat," ucap Ngabalin.
Pendapat yang tak jauh berbeda juga muncul dari Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya. Menurut dia, pemikiran untuk memulangkan 600 WNI eks ISIS adalah gagasan yang menyesatkan.