PIKIRAN RAKYAT – Jepang mengalami penyusutan populasi sejak tahun 2010, hingga diperkirakan akan berlangsung 50 tahun ke depan. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk menggenjot kenaikan angka kelahiran.
Pada Senin, 22 Januari 2023 kemarin, Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida langsung mengambil langkah-langkah mendesak untuk mengatasi penurunan populasi. Selama beberapa tahun terakhir, Negeri Matahari Terbit itu telah mendorong publik untuk memiliki anak dengan menjanjikan bonus uang tunai dan manfaat lainnya.
Akan tetapi, hal itu tetap membuat masyarakat Jepang bergeming. Pasalnya, Jepang menjadi salah satu negara yang menuntut biaya mahal untuk membesarkan anak.
Tahun 2022 kemarin, tingkat kelahiran di Jepang jatuh ke rekor terendah. Menurut perkiraan pakar, kelahiran jatuh di bawah 800.000 untuk pertama kalinya. Hal ini terjadi lebih awal dibandingkan perkiraan pemerintah.
Baca Juga: Apartemen yang Tampung Lansia di Jepang Kebakaran, Empat Orang Meninggal Dunia
“Bangsa kita berada di titik puncak apakah dapat mempertahankan fungsi sosialnya. Sekarang atau tidak sama sekali ketika menyangkut kebijakan tentang kelahiran dan membesarkan anak ini adalah masalah yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi,” ujar Kishida, dikutip dari Reuters.
Pada Juni 2023 mendatang, PM Kishida akan menggandakan anggaran untuk kebijakan terkait anak. Badan Pemerintah Anak dan Keluarga untuk mengawasi masalah tersebut yang akan dibentuk pada April 2023.
Melansir Antara, jumpah penduduk Jepang diperkirakan akan merosot tajam dari 127,7 juta menjadi 86,7 juta orang pada 2060 mendatang. Kemudian akan makin merosot hingga menjadi 42,9 juta pada 2110 mendatang.
Menurut YuWa Population Research, Jepang berada di urutan ketiga sebagai negara mahal ketiga di dunia untuk membesarkan anak. Di urutan pertama dan kedua diduduki oleh China dan Korea Selatan, yang juga mengalami penyusutan populasi.