PIKIRAN RAKYAT - Kondisi Muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok belum juga bisa diungkap secara jelas kepada publik dunia.
Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berkali-kali menolak kedatangan pengamat independen untuk melihat langsung situasi di sana.
Sikap ini membuat banyak negara jengah hingga Prancis pun mengeluarkan pernyataan tegas pada Tiongkok atas kemungkinan ditutup-tutupinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Uighur.
Baca Juga: Jawa Barat Paling Aktif Gempa Se-Jawa, Hari Ini Bogor Diguncang Magnitudo 3,5
Semua didasarkan pada pantauan pihak Prancis kepada setiap bukti yang ditampilkan media dan lembaga HAM internasional.
"Prancis secara cermat terus mengikuti setiap kesaksian yang diungkap media maupun organisasi HAM,' kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves le Drian, Selasa 21 Juli 2020 dikutip Pikiran-Rakyat.com dari France24.
"Berdasarkan informasi yang kami baca atau dapatkan, ada kamp penahanan bagi Uighur, penawanan masal, penghilangan orang, kerja paksa, sterilisasi paksa, penghancuran warisan budaya Uighur," sambungnya.
Baca Juga: Preview Parma vs Napoli: Bersaing Ketat dengan Roma dan Milan untuk Zona Eropa
"Semua aksi ini benar-benar tak bisa diterima. Kami mengutuknya secara tegas," tutup Jean-Yves di Parlemen Perancis.