kievskiy.org

Sekjen PBB Kecam Negara Kaya yang Makin Cekik Perekonomian Negara Miskin

Sekjen PBB Antonio Guterres.
Sekjen PBB Antonio Guterres. /Reuters/Eduardo Munoz

PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras negara-negara kaya di dunia dinilainya kerap bersikap semena-mena. Antonio Guterres menilai, negara-negara kaya telah mencekik perekonomian negara-negara miskin dengan suku bunga tinggi dan harga bahan bakar tak masuk akal.

Dia mengungkapkan kecaman itu dalam KTT Negara Terbelakang ke-46 (LDC) yang digelar di Doha, Qatar. PBB juga menekankan imbauan agar negara-negara kaya menyediakan 500 miliar dolar AS (sekitar Rp7,6 kuadriliun) per tahun.

Menurut Guterres, perlakuan negara-negara kaya telah membuat perkembangan dunia makin terperosok menuju krisis ekonomi.

"Pembangunan ekonomi menjadi tantangan ketika negara-negara kekurangan sumber daya, tenggelam dalam utang, dan masih berjuang dengan ketidakadilan respons Covid-19 yang tidak setara," ujar Antonio Guterres pada Sabtu, 4 Maret 2023, dikutip Pikiran-rakyat.com dari NDTV.

Baca Juga: Update Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jumlah yang Meninggal Capai 19 Orang

Guterres memaparkan berbagai keluhan ketidakadilan yang disampaikan negara-negara miskin terkait penyaluran vaksin Covid-19 yang terkonsentrasi di Eropa dan Amerika Utara.

Guterres masih melanjutkan dengan menyoroti pemasangan harga bahan bakar yang begitu melambung, yang menunjukkan ketidakpeduliaan pada jutaan orang dalam kelaparan setiap harinya.

"Raksasa bahan bakar fosil meraup untung besar, sementara jutaan orang tidak bisa menyediakan makanan di atas meja," ujarnya lagi.

Guterres juga menyinggung revolusi digital yang makin tertinggal untuk negara-negara miskin, sebagai pengaruh besar atas perang Ukraina-Rusia yang masih berlangsung sampai saat ini.

KTT LDC ke-46 baru-baru ini digelar kembali sejak pandemi Covid-19 melanda berbagai negara dunia selama tiga tahun terakhir. KTT LDC biasanya diadakan setiap 10 tahun sekali, tetapi mendapat dua kali penundaan akibat pandemi Covid-19 itu. Namun, tidak ada pemimpin negara dengan ekonomi utama dunia, hadir dalam pertemuan itu.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat