PIKIRAN RAKYAT - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah berencana menerbitkan aturan untuk menekan Taliban yang menguasai Afghanistan. Salah satunya, pertemuan tertutup yang digelar di Doha, Qatar pada 1-2 Mei 2023.
Pertemuan tertutup terkait penanganan Taliban ini, membahas tentang krisis kebebasan yang dialami kaum perempuan di Afghanistan.
Meski demikian, PBB juga terjerat tuduhan tentang adanya upaya memberi pengakuan pada pemerintahan Taliban, dengan pertemuan tertutup di Doha itu.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed yang pertama kali menggulirkan isu terkait pengakuan pemerintahan Taliban. Dia mengatakan bahwa pertemuan Doha dapat menemukan jalan yang mengarah pada pengakuan prinsip Taliban.
Baca Juga: Kasus Sekte Sesat di Kenya, Hasil Autopsi Ungkap Hal Mengejutkan
Akibat santernya kabar itu, beberapa negara dan aktivis hak asasi manusia seketika meneriakkan penolakan keras.
Sebuah surat terbuka yang berasal dari sekelompok perempuan Afghanistan menyuarakan amarah mereka terhadap upaya negara mana pun yang mempertimbangan perbaikan hubungandengan pemerintahan Taliban.
Akan tetapi, PBB menyatakan bahwa pertemuan tertutup terkait Taliban hanya untuk menghidupkan kembali masa depan Afghanistan.
PBB melanjutkan pembelaan diri, komentar Amina Mohammed telah disalahtafsirkan karena sampai saat ini tidak ada negara yang ingin menjajaki perbaikan hubungan dengan pemerintahan Taliban.