kievskiy.org

Yevgeny Prigozhin Musuh Baru Militer Rusia, Ternyata Pernah Berhubungan Baik dengan Vladimir Putin

Yevgeny Prigozhin, pimpinan Wagner Group.
Yevgeny Prigozhin, pimpinan Wagner Group. /Reuters/Handout

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Rusia, Valdimir Putin dibikin ketar-ketir dengan pasukan bersenjata bayaran Rusia, Wagler yang melakukan aksi pemberontakan dengan melawan pemimpin pasukan militer Rusia di bawah arahan Yevgeny Prigozhin.

Baru-baru ini kelompok Wagler yang dipimpin oleh Yevgeny Prigozhin mengeklaim bahwa mereka telah menduduki markas militer Kremlin di Rostov, yang merupakan markas militer Rusia untuk mengawasi pertempuran di Ukraina.

Hal tersebut ditunjukkan melalui unggahan video yang memperlihatkan dirinya sedang berada di Rostov-on-Don dan mengeklaim bahwa pasukannya telah menguasai fasilitas militer di kota itu, termasuk lapangan udara.

Di balik pembelotan pasukan bersenjata bayaran Wagler terhadap pimpinan pasukan militer Rusia, Yevgeny Prigozhin ternyata berasal dari kota kelahiran Vladimir Putin, yaitu Sankt Peterburg (dulu dikenal dengan bama Leningrad).

Baca Juga: Pegawai KPK Pelaku Tindak Asusila Tak Dipecat, Yudi Purnomo Harahap: Hukuman dari Dewas Ringan Banget

Akan tetapi, tidak seperti Vladimir Putin yang bernasib baik menjadi pemimpin Rusia, sejak masa remaja Yevgeny Prigozhin telah berhadapan dengan masalah hukum, bahkan dirinya pernah menjalani hukuman penjara selama satu dekade sebelum membuka kedai hotdog.

Pada saat Vladimir Putin berada di eselon tertinggi pemerintahan Rusia, Prigozhin turut membantu melayani makan malam kenegaraannya, seperti yang diadakan pada 2006 dengan Presiden George W. Bush dan dijuluki sebagai ‘Koki’ Putin.

Bahkan hubungan keduanya terjalin dengan baik sebelum akhirnya pembelotan terjadi. Presiden Rusia itu juga pernah membantu Prigozhin membuka pabrik makan siang untuk sekolah dengan pinjaman yang didanai oleh negara.

Prigozhin juga memiliki setidaknya sebagian dari Concord Management and Consulting, perusahaan yang dicurigai oleh pejabat Departemen Kehakiman mendanai operasi penipuan online pro-Trump selama Pemilu 2016.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat