PIKIRAN RAKYAT - Serangan penjajah Israel terhadap rumah sakit di Gaza mendapat kritikan dari pejuang Palestina. Juru bicara Jihad Islam Palestina Musab al-Berim mengungkapkan, klaim penjajah ihwal rumah sakit di Gaza merupakan kebohongan belaka.
Klaim yang disampaikan penjajah Israel, kata Musab, semata-mata lantaran membombardir rumah sakit untuk menebus kegagalan militer. Meski dibekali senjata modern nan canggih, kata dia, penjajah memutuskan menargetkan rumah sakit dan menutupi kekalahan militer dengan memutarbalikkan fakta.
Kendati penjajah terus menggempur, membunuh anak-anak, dan melakukan pembantaian, kata Musab, Jihad Islam dan bangsa Palestina tak akan gentar.
Hancurkan Hamas
Penjajah Israel mengungkapkan, pasukan militernya masih beroperasi di dalam Rumah Sakit Al-Shifa Gaza untuk menghancurkan pejuang Hamas yang diklaim menyimpan senjata dan terdapat pusat komando di terowongan bawah bangunan itu.
Pada Rabu, 15 November 2023, dini hari waktu setempat, tentara penjajah memaksa masuk Rumah Sakit Al-Shifa, menghabiskan hari untuk memperdalam pencariannya. Juru bicara militer Laksamana Muda Daniel Hagari mengungkapkan, pihaknya melakukan penggeledahan di rumah sakit itu.
"Pasukan terus melakukan penggeledahan di rumah sakit dengan cara yang tepat dan berdasarkan intelijen," ucap dia dalam konferensi pers pada Rabu malam waktu setempat.
Dalam sebuah video, tentara penjajah menunjukkan senjata otomatis, granat, amunisi, dan jaket antipeluru, ditemukan dari sebuah bangunan yang dirahasiakan di kompleks itu. Kendati demikian, penjajah tidak menyebutkan telah menemukan pintu masuk terowongan di Al-Shifa, sebelumnya menuding Hamas membangun jaringan terowongan di bawah rumah sakit itu.
Anggota senior Hamas Ezzat El Rashq membantah pernyataan penjajah. Dia menegaskan bahwa penjajah telah melakukan kebohongan.
"Mereka (pasukan pendudukan Israel) telah membawa sejumlah senjata, pakaian dan peralatan dan kemudian menempatkan barang-barang tersebut di rumah sakit dengan cara yang tidak pantas," tutur dia, "kami telah berulang kali meminta komite dari PBB, Organisasi Kesehatan Dunia dan Palang Merah untuk memverifikasi kebohongan pendudukan."