PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Israel Penjajah dilaporkan kelimpungan hadapi menipisnya anggaran negara. Parlemen Knesset kini tengah memutar otak untuk 'berhemat', di tengah kondisi ekonomi sulit imbas agresi militer di Gaza, Palestina.
Kementerian Keuangan Israel Penjajah telah merekomendasikan penutupan 10 kementerian yang sekiranya tidak berguna di pemerintahan mereka.
Penutupan lembaga ini bertujuan untuk menutup kekurangan anggaran di masa perang, sebesar 70 miliar NIS (20 miliar dolar AS) atau setara Rp308,6 triliun.
Berdasarkan laporan Channel 12, Minggu, 24 Desember 2023, berikut daftar 10 kementerian yang menjadi sasaran penutupan atas pertimbangan Departemen Keuangan:
- Kementerian Pemukiman dan Misi Nasional, dipimpin oleh Orit Strock.
- Kementerian Yerusalem dan Tradisi Yahudi, dipimpin oleh Meir Porush.
- Kementerian Intelijen, dipimpin oleh Gila Gamliel.
- Kementerian Pembangunan Negev dan Galilea, dipimpin oleh Yitzhak Wasserlauf.
- Kementerian Kerja Sama Daerah yang dipimpin oleh David Amsalem.
- Kementerian Urusan Diaspora dan Kesetaraan Sosial dipimpin oleh Amichai Chikli.
- Kementerian Urusan Strategis, dipimpin oleh Ron Dermer.
- Kementerian Warisan, dipimpin oleh Amichai Eliyahu.
- Kementerian Peningkatan Status Pelayanan Perempuan yang dipimpin oleh May Golan.
Baca Juga: Tentara Israel Penjajah Meninggal karena Terinfeksi Jamur Berbahaya di Jalur Gaza
Menurut laporan tersebut, Kementerian Keuangan juga telah merekomendasikan pemotongan dana koalisi sebesar 5 miliar NIS (1,4 miliar dolar AS) atau setara Rp21,6 triliun.
Dana tersebut akan menutupi tuntutan politik partai, menghilangkan subsidi bensin, menaikkan pajak rokok, hingga manfaat pajak beasiswa studi lanjutan.
Jika tidak ada pilihan lain, Kementerian Keuangan Israel Penjajah juga akan merekomendasikan kenaikan pajak PPN yang dikenakan pada hampir semua barang konsumsi, yang saat ini mencapai 17 persen.
Anggaran tambahan untuk tahun 2023 disahkan pada pertengahan Desember 59-45, untuk menutupi biaya pertempuran yang sedang berlangsung dengan Hamas dan Hizbullah sejak 7 Oktober 2023.