PIKIRAN RAKYAT - Kelompok militan Palestina, Hamas, dituding mendapat pasokan senjata dari Korea Utara. Adalah Kementerian Luar Negeri Korea Selatan yang menyatakan sangat prihatin atas transaksi senjata itu, seusai agen mata-mata Korea Selatan mengonfirmasi bahwa senjata Korea Utara digunakan Hamas dalam perang melawan Israel penjajah.
Berdasarkan laporan kantor berita Yonhap, Senin, 2 Januari 2024, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan merilis potret bagian roket Korea Utara yang memperlihatkan pejuang Hamas menggunakan peluncur granat bertenaga roket F-7 yang diproduksi di Pyongyang.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lim Soo Suk buka suara, menyatakan keprihatinannya. "Pemerintah sangat prihatin dengan pengiriman senjata Korea Utara ke luar negeri," katanya dalam konferensi pers, Selasa.
Dia juga menerangkan, saban perdagangan senjata dengan Korea Utara merupakan pelanggaran terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang secara serius mengancam perdamaian dan keamanan internasional, juga Semenanjung Korea.
Korea Selatan, kata dia, bakal terus menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat, Jepang, dan negara lainnya guna memastikan semua anggota PBB mematuhi resolusi Dewan Keamanan, serta menyatakan posisinya ihwal masalah tersebut dalam pertemuan DK PBB.
Genosida di Palestina dan jurnalis yang gugur
Sejak serangan pertama diluncurkan, 7 Oktober 2023, lebih dari 20.000 orang Palestina meregang nyawa akibat genosida yang dilakukan Israel penjajah. Selain masyarakat, awak media yang bertugas di sana juga menjadi korban.
Reporters Without Borders mengungkapkan, sudah menerima jaminan dari kepala jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan bahwa kejahatan terhadap jurnalis tengah diperiksa sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap situasi di Palestina.
Sekretaris Jenderal Reporters Without Borders Christophe Deloire mengungkapkan, kelompok hak asasi media itu sudah mengajukan dua pengaduan ke ICC ihwal pembunuhan jurnalis di Gaza. "Pembantaian jurnalis di Gaza, setidaknya 79 di antaranya sudah terbunuh sejak Oktober, memerlukan tanggapan tegas dari ICC."