kievskiy.org

Puluhan Ribu Warga Israel Demo Tuntut Netanyahu Mundur: Pemerintahan Gagal, Kita Dibawa ke Dalam Jurang!

Puluhan ribu warga Israel berdemo di Yerusalem menuntut Benjamin Netanyahu untuk mundur pada Minggu, 31 Maret 2024.
Puluhan ribu warga Israel berdemo di Yerusalem menuntut Benjamin Netanyahu untuk mundur pada Minggu, 31 Maret 2024. /Reuters/Ronen Zvulun

PIKIRAN RAKYAT - Puluhan ribu warga Israel penjajah berdemonstrasi di Yerusalem pada Minggu 31 Maret 2024 malam. Mereka menentang pemerintah Benjamin Netanyahu dan dan mendesak sang perdana menteri untuk mengundurkan diri.

Massa aksi juga menuntut agar pengecualian yang diberikan kepada pria Yahudi ultra-Ortodoks dari dinas militer dibatalkan.

Massa aksi, termasuk beberapa yang memimpin demonstrasi yang mengguncang Israel penjajah pada 2023, mengorganisir rapat umum di luar parlemen, Knesset. Mereka menyerukan pemilihan baru untuk menggantikan pemerintah di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu.

Para pengunjuk rasa juga menginginkan bagian yang lebih setara dalam beban dinas militer yang mengikat sebagian besar warga Israel penjajah. Sekitar 600 tentara telah tewas sejauh ini sejak 7 Oktober 2023, korban tewas tertinggi militer dalam beberapa tahun.

N12 News Israel mengatakan bahwa aksi itu menjadi demonstrasi terbesar sejak genosida dimulai. Situs berita Haaretz dan Ynet juga menyebutkan, aksi demonstrasi itu menarik puluhan ribu orang turun ke jalan.

Kabinet Benjamin Netanyahu telah menghadapi kritik luas atas kegagalan keamanan serangan Hamas di Israel selatan. Dalam serangan itu, 1.200 orang tewas dan lebih dari 250 disandera ke Gaza.

"Pemerintah ini benar-benar gagal. Mereka akan membawa kita ke dalam jurang!" kata massa aksi, Nurit Robinson (74).

'Pemilu Sekarang'

Aksi pembantaian yang dilakukan Israel penjajah di daerah kantong Palestina, Gaza, telah memperburuk sumber gesekan lama di masyarakat yang juga meresahkan pemerintah koalisi Benjamin Netanyahu. Apalagi, ada kebijakan pengecualian diberikan kepada siswa seminari Yahudi ultra-Ortodoks dari dinas wajib militer negara itu.

Dengan tenggat waktu 31 Maret 2024 yang menjulang bagi pemerintah dalam membuat undang-undang untuk menyelesaikan kebuntuan selama beberapa dekade atas masalah ini, Benjamin Netanyahu mengajukan permohonan menit terakhir ke Mahkamah Agung pekan lalu untuk penangguhan 30 hari.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat