PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggelar pertemuan dengan sejumlah Serikat Kerja Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 7 Desember 2022. Pertemuan digelar jelang penetapan upah minimum kota kabupaten atau UMK 2023 hari ini.
"Hari ini audiensi yang saya janjikan sebelum tanggal 7 Desember sebenarnya, tapi karena saya baru mendarat, saya laporkan dulu yang pagi ini, jadi mungkin di sore hari, akan saya terbitkan SK gubernur terkait UMK, dimana secara umum terjadi kenaikan yang diharapkan oleh buruh, sesuai Permen 18/2022," ucapnya.
Menurut dia, pada Permen 18/2022 itu gubernur diberi kewenangan mengoreksi. Dengan demikian, kalau ada usulan UMK yang terlalu bawah seperti Banjar, karena kalau sesuai hitungan, maka Banjar di bawah UMP.
"Nantinya itu banyak hal-hal negatif yang terdampak secara besar sehingga akan dikoreksi. Kemudian ada juga daerah-daerah yang melebihi hitungan, contohnya Kabupaten Bandung Barat minta naiknya 27 persen, itu juga dievaluasi," ujarnya.
Kemudian, kata Ridwan Kamil, buruh menyampaikan aspirasi agar rumus penghitungan alphanya dikaji ulang.
Tujuannya untuk memperhitungkan apakah faktor BBM sudah dihitung secara mendalam. Buruh menyampaikan argumentasi bahwa ada inflasi karena BBM naik.
"Ada inflasi di zaman BBM naik, nah itu seharusnya yang naik itu akan saya cek dulu apakah argumentasinya memadai sehingga ada koreksi-koreksi juga. Tapi secara umum kenaikan rata-rata mengikuti mendekati dari Permen 18/2022 yang diharapkan sehingga secara kebatinan buruh-buruh Jabar relatif sangat apresiatif," katanya.
Selain itu, menurutnya buruh Jabar merupakan SDM Jabar dengan indeks efektivitasnya terbaik, terproduktif, sehingga dalam hitungan ekonomi, tidak selalu hitungan utama profit perusahaan berasal dari upah.