PIKIRAN RAKYAT - Fenomena peristiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal merupakan sebuah fenomena di Indonesia. Demikian kesimpulan dari laman Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Robert Na Endi Jaweng, selaku anggota ORI, meminta pemerintah segera mengajak para pengusaha dan serikat pekerja untuk duduk bersama mencari solusi terbaik.
Terkait upah minimum, Robert, menilai perlu adanya partisipasi bermakna (meaningful participation) dari pemangku kepentingan terkait, sehingga kebijakan tersebut dapat didukung oleh semua pihak.
Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tercatat jumlah tenaga kerja yang terkena PHK sampai dengan Oktober 2022 sebanyak 11.626 pekerja; sementara data dari Asosiasi Persepatuan dan Alas Kaki Indonesia, semenjak Pandemi C-19 sampai saat ini, telah dilakukan PHK terhadap 25.700 karyawan.
Ombudsman berpendapat pula telah terdapat dualisme dalam regulasi penetapan upah minimum yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 dan Permenaker No 18 Tahun 2022. Tentu saja hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, maka pemerintah perlu bertindak cermat dengan memberikan jaminan kepastian hukum dan hierarki norma kebijakan, guna menghindari benturan kepentingan di antara pengusaha dan pekerja.
Menelusuri data pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan sepanjang Januari-Oktober 2022 telah dicairkan terhadap 834.037 buruh. Memang tidak senantiasa berarti bahwa yang mencairkan JHT adalah mereka yang terkena PHK namun pada umumnya mereka yang terkena PHK mencari bantalan pada JHT.
Khusus untuk tekstil dan produk tekstil (TPT) tercatat sejumlah pabrik telah meliburkan para pekerjanya pada hari sabtu dan minggu dan memilih pola hari kerja hanya berkisar 4-5 hari per minggu sampai terpaksa mengambil langkah mematikan sejumlah lini produksinya.
Apakah bayang-bayang stagflasi mulai mendekati Indonesia? sejumlah pengamat meramalkan tahun depan merupakan periode yang sulit, di mana banyak negara bakal mengalami resesi global.
Pelemahan ekonomi global akibat perang berkepanjangan Rusia-Ukraina telah mulai terasa dampaknya di tanah air, khususnya dalam dua bulan terakhir.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat menyebutkan bahwa gelombang PHK di Jabar terus meningkat di mana sektor padat karya seperti tekstil sejauh ini paling banyak melakukan pengurangan karyawan dan diperkirakan telah mencapai 79.000 pekerja, ujar Ketua APINDO Jabar, Ning Wahyu Astutik.