PIKIRAN RAKYAT - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Sukabumi bakal optimalkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) yang sebelumnya tidak berjalan dengan optimal. Hal itu dilakukan karena jumlah pekerja tamatan SD, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi, lebih banyak dibandingkan dengan lulusan lainnya. Lebih jauh, Disnaker Kota Sukabumi ingin menguji dan mengevaluasi terlebih dulu data yang dikeluarkan oleh BPS itu.
Berdasarkan data BPS tersebut, jumlah pekerja yang berpendidikan SD pada Agustus 2022 tercatat ada 35.840 atau 24,63 persen dari jumlah pekerja 145.000 orang. Sementara pekerja dengan tamatan pendidikan Diploma I sampai III pada Agustus 2022 tercatat hanya 5.800 atau 3,99 persen. Kemudian untuk pekerja tamatan Sarjana (Diploma IV, S1 sampai S3), tercatat ada 20.880 atau 14,35 persen dari total pekerja sebanyak 145.000 orang.
"Jumlah pekerja tamatan SD berdasarkan data BPS itu, nanti kita akan kaji ulang dan evaluasi. Kita akan membuat sistem baru untuk menelaah lebih dalam terkait data pekerja sesuai tingkatan tamatan sekolah. Kita akan membuat suatu sistem aplikasi yang akan melihat gambaran mengenai komposisi tenaga kerja sehingga nanti kalau sudah dilihat, tingkatan SD, SMP, atau SMA nanti itu yang akan kita kaji lebih dalam," ujar Kepala Disnaker Kota Sukabumi, Abdul Rachman, saat diwawancarai, Selasa 17 Januari 2023.
Lanjut Abdul Rachman, kondisi tenaga kerja di Kota Sukabumi saat ini belum seimbang antara skill pekerja, upah, dan lapangan pekerjaan. Menurutnya, pekerja dengan skill atau bisa dikatakan lulusan sarjana membutuhkan upah yang lebih besar ketimbang pekerja non-skill atau lulusan SD ke bawah.
Baca Juga: Pekerja Rumah Tangga Rawan Kehilangan Hak, Jokowi Minta Pengesahan RUU PPRT Dikebut
Persoalan upah pun sudah diatur dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di Kota Sukabumi sehingga tak banyak yang dapat dilakukan untuk mengubah upah bagi pekerja dengan kompetensi yang sesuai.
"Iya karena memang di saat pandemi, perusahaan banyak yang mengurangi tenaga kerja. Di sisi lain, tenaga kerja yang memiliki skill membutuhkan sistem penggajian yang lebih tinggi dibanding non-skill. Mungkin itu salah satu penyebab perusahaan menerima pekerja non-skill karena memiliki upah yang rendah. Kemungkinan penyerapan perusahaan butuh tenaga besar non-skill, itu yang sudah siap kerja di tingkatan SD, yang tidak mengutamakan skill. Itu jadi bahan evaluasi kita supaya ada peningkatan skill bagi para pencaker (pencari kerja) di Kota Sukabumi," katanya.
Abdul juga mengakui tidak banyak lapangan kerja perusahaan-perusahaan di Kota Sukabumi. Masyarakat cenderung mencari pekerjaan di wilayah industri seperti Kabupaten Sukabumi atau daerah lainnya yang menjaring pekerja dalam jumlah banyak.
"Kebanyakan itu semua orientasi ke kabupaten (Sukabumi) dimana banyak bertumbuh pabrik-pabrik. Justru itu jadi tantangan bagi kita bagaimana Disnaker saat ini untuk menyiapkan tenaga-tenaga kerja di kota yang siap kerja dan memiliki skill yang dibutuhkan perusahaan," kata dia.