PIKIRAN RAKYAT - Penerapan digitalisasi layanan tidak selamanya efektif. Terlebih dengan kondisi geografis Jawa Barat dengan penduduk yang mayoritas tinggal di desa.
Dengan demikian, pemerintah tak hanya menggencarkan digitalisasi, sebaran layanan secara fisik diperbanyak hingga tingkat desa dengan cara bekerja sama bersama BUMDes.
Kepala Bapenja Jabar Dedi Taufik mengatakan, dengan realitas tersebut untuk menjaring wajib pajak agar disiplin menunaikan kewajibannya jangan sampai dipersulit. Mereka harus dipermudah dengan mendekatkan layanan karena layanan digital terkendala jaringan internet.
Baca Juga: Jatuh Tempo Pajak Saat Libur Lebaran, Warga Bisa Gunakan Layanan Digital
"Jadi jangan sampai hanya mengandalkan kantor pusat. Kan ada yang ingin membayar tapi kantor Samsat-nya jauh, karena wajib pajak tersebut tinggal di desa-desa. Nah, kami juga direct layanan harus sampai ke tingkat desa," ucap dia, pada Kamis, 20 April 2023.
Jumlah desa di Jabar ada 5.312. Dengan potensi tersebut, pihaknya akan bekerjasama dengan BUMDes untuk melayani kesamsatan.
"Kami akan bekerja sama dengan BUMDes untuk melayani fungsi Samsat," ucapnya.
Selain itu, ada pula Samsat pembantu di 30 outlet. Salah satunya di terminal Leuwipanjang yang masuk kategori Tipe A.
Baca Juga: Aturan Unik Bakar Petasan Tempo Dulu Saat Puasa dan Lebaran, Ada 'Bom Tanda Buka'