PIKIRAN RAKYAT – Pondok Pesantren Al Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat masih menjadi bahan perbincangan usai diduga menerapkan ajaran yang sesat. Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pihaknya telah menyampaikan hasil yang didapatkan tim investigasi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Oleh karena itu, penanganan kasus Al Zaytun kini berada di tangan pemerintah pusat. Ridwan Kamil pun menyatakan jika tim investigasi akan selesai mengemban tugas pada Selasa, 27 Juni 2023.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditugaskan fokus pada yang namanya menjaga stabilitas, dan kondisi sosial," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, pada Minggu, 25 Juni 2023.
Baca Juga: Yevgeny Prigozhin Musuh Baru Militer Rusia, Ternyata Pernah Berhubungan Baik dengan Vladimir Putin
Ada tiga hal terkait permasalahan Al-Zaytun yang disorot oleh pemerintah pusat. Pertama, soal potensi pidana, kemudian langkah administratif dari Kementerian Agama (Kemenag). Terakhir, penanganan kondisi sosial dan politik.
"Kalau tidak ada halangan, bahasan teknisnya akan diumumkan oleh Pak Menko di hari Selasa atau Rabu, jadi ini bahasanya masih umum. Kalau nanti pasalnya apa, isunya apa, bentuk tindakan administrasinya apa, akan dijelaskan nanti oleh Pak Mahfud," ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil menyebut bahwa Kemenag memiliki langkah persiapan untuk mengatasi ribuan santri di Al Zaytun, jika nantinya ponpes tersebut menerima sanksi administratif. Oleh karenanya, orang nomor satu di Jawa Barat itu meminta tak ada lagi masyarakat yang berdemo.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Kritik Pemprov Jabar: Perjalanan Dinas Sampai Luar Negeri, Anggaran Sekolah Tidak Cukup
"Tindakan administrasi pasti sudah dihitung dan disiapkan dengan baik oleh yang memiliki kewenangan. Kewenangannya adalah Kemenag bukan di Pemprov Jabar"