PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan posisi hukum Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang, akan memengaruhi nasib para santri yang menimba ilmu di sana.
Menurut Mahfud, pemerintah punya penilaian tinggi terhadap Al Zaytun. Bagi pemerintah, Al Zaytun merupakan suatu lembaga pendidikan yang kaya akan produk berkualitas, serta penghasil murid dan santri yang cerdas. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa negara hendak menyelamatkan Al Zaytun sebagai lembaga pendidikan.
“Cuma bagaimana menyelamatkan itu, (kita perlu) tunggu posisi hukum dulu terhadap (pengasuh Al Zaytun) Panji Gumilang,” ucap Mahfud, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023.
Baca Juga: Dokter di Bali Obesitas 100 Kg, Sempat Tolak Dirawat karena Profesinya
Dia lantas menegaskan, pemerintah sudah bulat dengan keputusannya untuk membina dan mengembangkan lembaga pendidikan Al Zaytun, alih-alih membubarkannya sebagaiamana desakan publik di awal kasus. Tujuannya, kata Mahfud, demi memenuhi hak konstitusional murid dan santri yang kena imbasnya.
“Yang jelas, pemerintah berketetapan tidak akan menutup lembaga pendidikan apapun. Akan terus kita (pemerintah) bina, akan kita kembangkan sesuai dengan hak konstitusional," ucapnya.
"Diberikan hak kepada murid dan wali murid, santri dan wali santri di situ, untuk tetap memilih lembaga pendidikannya, tetapi materinya kita kontrol, kita awasi. Itu saja,” ujar Mahfud lagi.
Adapun terkait Panji Gumilang, Mahfud mengimbau rakyat tak perlu cemas sebab proses hukumnya sudah digulirkan. Panji dijerat pasal dugaan penodaan agama yang melanggar UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan/atau penodaan agama.