PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.
KPU maupun Bawaslu Jabar masing-masing mendapatkan alokasi anggaran sebesar 40 persen dari total anggaran. KPU mendapatkan anggaran Rp441 miliar sedangkan Bawaslu Rp122 miliar untuk tahun ini.
Tahun depan KPU akan kembali mendapatkan Rp662 miliar dan Bawaslu sebesar Rp183 miliar.
Untuk diketahui, Pemprov Jabar telah mengalokasikan anggaran Pilkada untuk KPU sebesar Rp1,104 triliun dan Rp305 miliar untuk Bawaslu Jabar.
Baca Juga: ASN di Cianjur Diduga Langgar Netralitas, Bawaslu Lakukan Pemeriksaan
Penjabat Gubernur Jabar Bey T Machmudin menuturkan, besaran anggaran diperuntukkan bagi semua kegiatan dua lembaga tersebut seperti pengiriman logistik sampai rapat-rapat. Termasuk penyelenggaraan pilkada dua putaran.
"Dengan kejelasan anggaran tersebut pihaknya berharap semua tidak ada lagi keterlambatan dan hambatan logistik. Jadi semua harus dapat bekerja keras untuk pemilu tepat waktu," ucapnya usai penandatanganan di Gedung Sate, Kamis, 9 November 2023 petang.
Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga menyaksikan penandatanganan NPHD 27 kota/kabupaten di Jabar untuk memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan pada Pilkada serentak tahun 2024 memiliki dana hibah yang proporsional dan mencukupi untuk penyelenggaraan Pilkada di daerah masing-masing.
"Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan populasi terbanyak sehingga juga DPT juga terbesar. Jadi mohon semua KPU dengan ditandatangani NPHD tadi, KPU pastikan logistik akan tepat waktu ke mana pun dan juga termasuk jaringan internet semuanya akan terkoneksi," ujarnya dalam sambutan.