/photo/2023/11/21/3861920997.png)
PIKIRAN RAKYAT - Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi, menggeruduk Gedung Pendopo Sukabumi pada Selasa, 21 November 2023 siang. Para buruh menolak adanya isu kenaikan upah yang hanya sebesar Rp30.000.
Selain menolak kenaikan upah yang dirasa tidak adil itu, para buruh juga mengawal proses berlangsungnya pelantikan pengurus dan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Sukabumi masa jabatan 2023-2026.
"Kami sangat menyayangkan bahwa meski kondisi ekonomi sedang membaik, kenaikan upah hanya sebesar Rp30.000 lebih," kata Ketua SP TSK SPSI Sukabumi, Mochammad Popon.
Dia menyebut, para buruh mempertanyakan tanggung jawab kepala daerah yang menilai kenaikan upah di Kabupaten Sukabumi disamaratakan dengan pendapatan rakyat Sukabumi yang katanya di bawah upah buruh.
Baca Juga: Menkumham Yasonna Laoly Komentari Kasus Eddy Hiariej Tersangka Suap dan Gratifikasi
"Kita mempertanyakan kenapa bupati melemparkan tanggung jawab ke buruh soal pendapatan rata-rata rakyat Sukabumi di bawah upah buruh kan Rp1 juta sekian. Sementara, upah buruh saat ini, sekitar Rp3,3 juta sekian. Karena alasan itu upah jadi tidak naik," tuturnya.
Buruh ancam mogok kerja
Melihat kondisi saat ini, menurut Popon, para buruh di Kabupaten Sukabumi, kini tengah bersiap-siap untuk melakukan aksi demo yang lebih besar dan berhenti produksi melalui aksi mogok kerja.
"Ini tidak adil, massa tanggung jawab bupati harus diambil oleh buruh, kalau tugas pemerintah dimana. Masa, karena pendapatan warga Kabupaten Sukabumi dibawah UMK. Maka, kenaikan buruh tahun depan harus Rp30.000 lebih. Makanya, kita ancam mogok kerja. Karena kenaikan upah itu tidak rasional atau tidak masuk di akal," katanya.
Baca Juga: Mahfud MD: Kami Hilang Kontak dengan 3 Relawan WNI di RS Indonesia di Gaza, Akses Sulit