PIKIRAN RAKYAT - Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara sempat memancing kontroversi. Fakta sejarah yang menjadi sumber terbitnya Keppres itu adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 ke Yogyakarta.
Hal yang dipersoalkan, Keppres itu tidak menyebut nama Soeharto. Padahal, dialah yang memimpin pasukan dalam penyerangan itu.
Ada yang mengatakan, nama Soeharto muncul dalam naskah akademik. Ada pula yang menyebut, Keppres bukanlah buku sejarah.
Padahal, dokumen negara sepenting itu bisa dipastikan akan menjadi salah satu rujukan penulisan sejarah pada masa yang akan datang.
Baca Juga: Roundup: Fadli Zon Sebut Soekarno-Hatta Tidak Berperan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949
Selama ini, arah penulisan sejarah Indonesia terkesan sering berbelok-belok. Sampai sebelum tahun 1965 misalnya, buku sejarah yang digunakan di sekolah-sekolah adalah yang disusun Anwar Sanusi.
Setelah peristiwa G30S/PKI, buku tersebut dilarang karena penulisnya merupakan anggota Himpunan Sarjana Indonesia yang berafiliasi ke PKI, parpol yang sudah dinyatakan terlarang.
Selama Orde Baru, upaya menuliskan sejarah yang sejalan dengan persepsi pihak yang berkuasa juga terjadi. Salah satu catatan yang dipublikasikan secara sistematis adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 ketika peran Soeharto yang waktu itu berpangkat kolonel, sangat menonjol.