PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, telah memberikan sinyal potensi pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada pekan ini.
Tentu pada setiap penyesuaian harga BBM bakal memicu inflasi terhadap harga barang dan jasa selain dampak sosial kemasyarakatan serta dampak turunan lainnya.
Pada kesempatan lain, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam konferensi pers, 26 Agustus lalu, menyatakan kuota pertalite segera habis pada Bulan September 2022 dan disusul solar pada Oktober 2022.
Hal ini diakibatkan konsumsi masyarakat yang membengkak terhadap BBM, di mana peruntukan pertalite untuk sepanjang tahun 2022 sebesar 23,05 juta kiloliter (KL) namun hingga Juli 2022 telah terpakai 16.84 juta KL(73%). Sementara solar subsisi telah dialokasikan sebesar 15 juta kiloliter (KL) pada tahun 2022 namun hingga Juli 2022 sudah habis 9.88 juta KL (65%).
Baca Juga: Jokowi Lepas Rombongan Kirab Merah Putih, Kapolri Bangkitkan Semangat Persatuan dan Kesatuan
Nilai keekonomian (riil) pertalite pada dasarnya adalah sebesar Rp 14.450 per liter namun dijual Rp 7.650/liter sehingga terdapat selisih Rp 6.800/liternya berupa subsidi kompensasi dari pemerintah ke Pertamina. Hal serupa untuk solar sebesar Rp 13.950/liter namun dijual Rp 5.150/liter dengan selisih Rp 8.800/liter, sehingga prosentase subsidi mencapai 63.1%.
Ironisnya, BBM subsidi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berkategori mampu. Sri Mulyani menyampaikan 80 persen rumah tangga yang relatif mampu (menengah ke atas) telah menikmati subsidi pertalite.
Secara global, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memberikan subsidi BBM bagi rakyatnya. Setidaknya tercatat Iran, Mesir, Uni Emirat Arab, Quatar, Aljazair, Venezuela, dan Mesir pun memberlakukan hal yang sama.
Baca Juga: Soal Wacana Pengaturan Jam Kerja, Pemprov Jakarta Tunggu Regulasi dari Pemerintah Pusat
Jalan Keluar