PIKIRAN RAKYAT – Setelah KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengumumkan 17 partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu 2024, netralitas penyelenggara pemilu kini mulai ramai dibicarakan.
Secara formal, beban peran tersebut tentu dialamatkan kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, apakah kedua lembaga tersebut benar-benar akan bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya sebagai wasit?
Tidak lolosnya Partai Ummat dari verifikasi faktual sehingga menimbulkan gugatan menjadi salah satu indikasi, kemungkinan terjadinya kecurangan merupakan hal yang perlu diantisipasi serta peran serta berbagai pihak, tidak terkecuali parpol.
Netralitas penyelenggara pemilu, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, merupakan salah satu indikator paling penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Dalam tatanan demokrasi, hal itu jadi komponen yang mesti dimuliakan. Apalagi bangsa ini pernah punya pengalaman semasa Orde Baru ketika selama beberapa kali penyelenggaraan pemilu, pemenangnya sudah dipatok sejak awal.
Setelah reformasi, penyelenggaraan pemilu bisa dikatakan relatif lebih baik. Meski demikian, rasa tidak puas, protes, bahkan pengaduan beberapa kali terjadi, meski kasusnya tidak sampai pada keputusan membatalkan hasil pemilu.
Hal seperti itu patut dibanggakan tetapi tidak lantas segalanya telah berjalan optimal. Masih banyak yang harus dibenahi meski kemungkinan terjadinya ketidakpuasan akan datang dari berbagai pihak.
Setiap kita memang menyadari betul, tidak akan ada hasil pemilu yang memuaskan semua pihak. Mulai dari saat kampanye, menyoblos di bilik suara, hingga penghitungan suara yang berjenjang, sangat terbuka kemungkinan terjadinya rekayasa serta manipulasi jumlah suara.
Warga sudah kehilangan kontrolnya karena peran mesinlah yang kemudian menentukan.