PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI berencana mengimplementasikan pajak polusi. Aspek teknis dan formulanya telah disusun dan dibahas bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Dipikirkan. Sudah disiapkan secara teknis pajak pencemaran lingkungan,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, Senin, 14 Agustus 2023.
Menteri LHK menambahkan pula, wacana di atas, dapat diimplementasikan setelah dilaksanakan uji publik. Pasalnya, hal tersebut berkaitan dengan pajak dan nominalnya lumayan tinggi.
Pajak polusi semakin relevan dengan perkembangan terakhir kualitas udara di Jabodetabek yang menjadi sorotan tajam berbagai pemangku kepentingan.
Di sisi lain, situs pemantau kualitas udara, IQAir, memperlihatkan kualitas udara di Jabodetabek dalam kategori tidak sehat, misalnya indeks udara pada 15 Agustus 2023, tercatat Particulate Matter (PM) sebesar 2.5 (tidak sehat) atau 3.3 kali di atas batas yang direkomendasikan dalam nilai pedoman kualitas udara 24 jam Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Dengan indeks di atas berarti terdapat banyak partikel halus di udara yang memiliki ukuran setidaknya 2,5 mikron, yang antara lain berpotensi dapat menyusup ke area alveoli paru-paru manusia dan gangguan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) atau penyakit paru obstruktif kronis.
Selain direncanakan pajak di atas, Pemerintah pun tengah menyiapkan langkah teknis terkait pelaksanaan razia kepatuhan uji emisi kendaraan di Jabodetabek, sebagai tindakan cepat untuk memperbaiki kualitas udara akibat populasi.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas kabinet, 14 Agustus lalu, sejumlah tindakan jangka pendek, menengah, dan panjang perlu diinventarisasi.