PIKIRAN RAKYAT - Otonomi daerah memberi kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi. Salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD). Harapannya, BUMD dapat berkembang dan menopang pembangunan ekonomi masyarakat. Namun nyatanya, tujuan BUMD tidak selalu mulus karena berbagai faktor.
Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, BUMD telah dikembangkan agar menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Seyogyanya, peran BUMD dapat menopang sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). BUMD memiliki potensi untuk menjadi sumber pendapatan selain pajak dan retribusi daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat yang dikeluarkan pada 2023, jumlah BUMD Jawa Barat sebanyak 94 unit. BUMD di Jabar yang melaporkan kegiatannya sebanyak 88 dari 94 unit BUMD yang tersebar di 27 kabupaten/kota. BUMD terbanyak berlokasi di Kota Bandung yakni sebanyak 11 unit, Kabupaten Bogor (7), dan Majalengka (6). Sebagian besar BUMD di Jabar bergerak di bidang perbankan dan air minum.
Dengan jumlah unit BUMD yang relatif banyak itu di Jabar, seharusnya bisa menggenjot ataupun mendorong perekonomian daerah. Pasalnya, BUMD disinyalir dapat menyedot tenaga kerja yang besar.
Untuk saat ini Provinsi Jabar memiliki 41 BUMD. Hanya saja, kinerja BUMD Jabar itu menjadi sorotan dewan karena belum mencapai target maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah disampaikan. Bahkan, hingga kini masih ada BUMD yang belum optimal dalam pelaksanaanya dan menjadi beban anggaran yang signifikan.
Sejumlah BUMD itu dari tahun ke tahun terus mengajukan penyertaan modal. Bahkan, dalam LKPJ 2022 yang lalu sudah direkomendasikan proyek strategis pada 2023 dan mendorong agar dibentuk di pansus tentang BUMD.
Evaluasi BUMD
Merosotnya kinerja BUMD Jabar nyatanya sudah menjadi perhatian sejak awal tahun ini. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan bakal melakukan pembenahan kinerja seluruh BUMD. Evaluasi terhadap kinerja BUMD di Jabar yang meliputi PT Jasa Sarana, PT Migas Utama Jabar hingga Bank bjb.
Sorotan terhadap kinerja sejumlah BUMD ternyata tidak hanya tahun ini. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Jabar beberapa tahun terakhir pun, BUMD selalu dikritik karena kinerjanya tidak optimal.
Sejatinya, BUMD tidak memiliki alasan merugi. Pasalnya, BUMD ditopang beberapa faktor yang tentunya tidak dimiliki oleh perusahaan swasta lainnya. BUMD ditopang oleh modal dan dukungan pemerintah daerah. Pangsa pasar BUMD pun sudah jelas karena bergerak di sektor-sektor penting dan menyentuh kehidupan masyarakat.